JAKARTA-Sebanyak 2,3 juta ton beras menumpuk di Gudang Bulog. Sebab, Bulog kesulitan menyalurkan beras ke masyarakat. Akibatnya, ribuan ton beras kemungkinan busuk.
Sekjen Fitra, Misbah mengatakan, jika beras itu busuk ada indikasi kerugian negara karena pembelian Bulog menggunakan anggaran APBN.
Untuk itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk mengaudit lembaga pangan yang dipimpin oleh Budi Waseso (Buwas) itu.
“Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, jika berpontesi rugikan negara BPK perlu turun tangan,”kata Misbah krpada wartawan Jumat (12/7).
Dia mengatakan, hasil audit nantinya sebagai tolak ukur seberapa besar kinerja dari Bulog itu sendiri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada kerugian negara.
Audit BPK juga harus dijadikan dasar restrukturisasi atau semacam rekomendasi untuk diambil.kebijakan strategis seperti Ombudmans.
Di kesempatan lain, Dekan Fakultas Pertanian UGM Dwi Andreas Santosa mengatakan, Bulog saat ini menghadapi situasi dilematis. Sebab, dalam program rastra atau turunya raskin, Bulog outletnya jelas 230 ribu ton per bulan.
Namun, sejak tahun lalu kan program diubah jadi bantuan pangan non tunai (BPNT). Penerima manfaat hanya mendapatkan voucher sebesar Rp 110 ribu yang bisa digunakan membeli beras di warung.
“Karena peralihan tersebut Bulog tidak bisa lagi menyalurkan berasnya. Beras Bulog menumpuk dan ketika beras menumpuk sudah barang tentu memiliki keterbatasan penyimpanan dan akhitnya rusak,” paparnya.
Dwi mengatakan, Bulog memang harus diinvestigasi meski sebenarnya masalah-masalah yang ada sudah diatasi dari hasil Rakortas. Yaitu, Bulog bisa menyalurkan beras ke warung.
Dia menilai, Sebenarnya penyaluran ke warung hampir sama jumlahnya ketika program rastra atau raskin. Tetapi kebijakan itu bukan permanen. Sebab, tidak sehat untuk pasar beras di Indonesia.
“Kebijakan ini sementara maksimum 1 tahun, setelah itu Bulog harus profesional,” katanya.
Dia pun berharap Buwas mampu meningkatkan profesionalisme Bulog. Apalagi Bulog dari manapun mempunyai kapasitas sepuluh kali lipat perusahaan
Selain itu, Bulog monopoli impor beras. Namun, belum bisa menekan harga pasar. Sehingga bulog harus berombak total agar profesional.
“Bulog harus ditingkatkan sehingga hal-hal seperti ini Bulog difasilitasi lagi oleh pemerintah kedepan tidak perlu terjadi,” tutupnya.
