”Mudah-mudahan jumlahnya tidak bertambah. Namun, permasalahan intinya kita belum melakukan verifikasi lapangan baru dari laporan yang masuk,” katanya.
Ade mengatakan, data yang dihimpun tersebut merupakan infromasi dari warga yang kemudian akan diverifikasi Disnakertrans. Karena bisa jadi seiring berjalannya waktu perusahaan atau lembaga yang bersangkutan telah membayarkan THR.
Menurut Ade, jumlah perusahaan swasta yang menunggak THR untuk karyawan tahun ini naik dibandingkan 2019, yang berjumlah 14. Tahun ini, perusahaan belum melunasi kewajiban mayoritas pada sektor industri tekstil dan garmen.
Perkembangan industri ini, kata dia, yang tersendat dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi faktor perusahaan belum memiliki kas lebih untuk membayar THR. Jumlah tenaga kerja yang banyak pada sektor industri tekstil dan garmen juga kemungkinan menjadi alasan pembayaran tunjangan ini belum dilakukan
”Berkaca dari tahun kemarin sektor garmen dan tekstil situasinya sedang tidak stabil. Untuk membayar upah saja kadang mereka berat apalagi harus membayar THR,” kata Ade.
Ade menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai jadwal tetap berkewajiban memberikan uang tunjangan tersebut pasca lebaran.
Jika tidak, kata dia, maka pemerintah daerah bisa memberikan sanksi baik teguran maupun tertulis pada perusahaan yang bersangkutan. Kalau perusahaan tersebut belum juga memenuhi hak para pekerja, maka langkah terakhir adalah mengurangi porsi produksi.
”Tapi langkah ini berat harus dimulai dengan audit oleh akuntan publik,” kata Ade.
Ade mengaku, sebenarnya tidak menginginkan perusahaan yang menunggak THR sampai menurunkan produksi atau bahkan tutup. Sebab dampak jangka panjangnya bisa lebih parah yakni bertambahnya jumlah pengangguran.
Sedangkan untuk tiga lembaga pemerintah di lingkup Pemprov Jabar yang belum memberikan THR untuk pegawai non-AS, menurut Ade, berasal dari Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Puskesmas di Dayehkolot Kabupaten Bandung, dan Dinas Pertanian Jabar.
