Pengerahan pasukan elit TNI AD itu dapat dilakukan bila mendapatkan perintah langsung dari Panglima TNI. “Penggunaan Kopassus nanti memang benar-benar akan dilihat perkembangannya. Saya juga tidak bisa terlalu membuka di sini karena masih hipotetis apa yang akan terjadi. Tapi saya berharap, Kopassus sebagai satuan yang dicadangkan tidak perlu sampai harus turun,” papar Andika.
Secara teknisprajurit TNI AD akan disiapkan di sejumlah titik, seperti Istana Negara, Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, dan Kantor Bawaslu RI. Namun, Andika enggan membeberkan titik rawan lain yang notabene membutuhkan pengamanan dari TNI AD. “Kalau SOP (prosedur operasional standar) tetap berlaku. Artinya, dalam hal pengamanan Polri yang menjadi lead. Polri juga yang membuat satu pertimbangan dan tergantung kondisinya. Tapi yang jelas kami sudah menggelar beberapa titik dengan perhitungan dari pihak kepolisian,” papar mantan Pangkostrad ini. (rh/fin)
