oleh

Pasal Makar Bernuansa Politis

JAKARTA -Pasal makar menjadi senjata ampuh untuk membungkam siapapun yang berseberangan dengan pemerintah yang sah. Sejak mencuatnya video people power Eggi Sudjana, istilah makar makin mencuat di tengah panasnya tensi politik saat ini.

Protes demi protes datang silih berganti. Salah satunya dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ia meminta pemerintah tidak menakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan pasal makar. Oposisi pun dibuat takut mengkritik pemerintah.

Baca Juga:  Jelang Hari Raya Idulfitri, 2 Wilayah di Jawa Barat ini Malah Masuk Zona Merah

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, penerapan pasal makar bukan semata dalam penegakan supremasi hukum,melainkan lebihbernuansa politis. Pasalnya tuduhan itu dikenakan pada aktivis yang menggunakan terminologi People Power . “Apakah People Power bisa disebut makar ? dalam konteks apa istilah itu digunakan,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network, Jumat (17/5).

Menurut Fickar, makar dalam konteks hukum diatur dalam pasal 104,106 107 KUHP tidak mengatur ajakan people power. Dalam pasal itu, makar disebut keinginan individu atau kelompok yang berencana membunuh pemimpin negara.

Baca Juga:  Update, Gunung Merapi Status Siaga

Poin selanjutnya memisa­hkan diri sebagian wilayah negara dan menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan.

“Jadi pelontaran istilah Pe­ople Power pada tahun poli­tik bukan merujuk pada upaya kudeta. Istilah People Power muncul dalam konteks respon terhadap kekhawatiran ter­jadi kecurangan pemilihan umum, bukan pada individu,” jelasnya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga