“Advokasi dan dukungan ini, untuk pemenuhan syarat operasional fasilitas kesehatan, seperti Surat Izin Operasional (SIO), Akreditasi (khusus untuk rumah sakit), dan pemanfaatan sistem Finger Print. Tentu, guna memudahkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di RS, dan optimalisasi program rujuk balik bagi peserta JKN-KIS,” ujar Edison.
Berdasarkan data, hingga Mei 2019 ini, cakupan peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat sebanyak 38.033.735 jiwa, atau 84,22% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. Sedangkan cakupan peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat sebanyak 27.012.012 jiwa, atau 82,80% dari total jumlah penduduk.
Jumlah total 2.187 Faskes Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 833 Puskesmas, 748 Klinik Pratama, 473 Dokter Praktik Perorangan, 54 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 74 Klinik TNI/Polri. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan 195 Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), terdiri atas 165 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 30 Klinik Utama), 113 Apotek, serta 69 Optik. (*)
