Dorong Pembangunan dan Pelayanan Publik

PAD harus lebih optimal, walau selama ini sudah ber­jalan sesuai harapan.

’’Sekarang ada dinas khusus pendapatan, jadi harus bisa meningkatkan penadapatan asli daerah untuk kemajuan masyarakat kabupaten Bandung,”kata dia.

Selain itu, untuk perubahan lainnya ada di dinas Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah dengan nama Dinas Peker­jaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal ini, dimaksud­kan agar pada pelayanannya harus fokus membidangi Infrastruktur dan penataan pembangunan.

’’Penyesuaian SOTK terse­but, DPRD akan terus ber­sinergitas dengan mendorong agar Pemkab Bandung bisa mengoptimalisasi pelayanan dan peningakatan PAD. Ka­rena di semua daerah, pe­rubahan dan penyesuaian SOTK ini merupakan kepu­tusan pemerintah pusat,” kata Cecep. (rus/yan/adv)

PRODUK HUKUM DPRD KABUPATEN BANDUNG

1. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 1 tahun 2019 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
2. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2019 Penenaman Modal
3. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar
4. Peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 4 tahun 2019 rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah
5. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air

6. Peraturan daerah kabupaten bandung nomor 2 tahun 2018 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

7. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 3 tahun 2018 pembubaran perusahaan daerah tanah dan bangunan Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 1 tahun 2019 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

8. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2019 Penenaman Modal

9. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar

10. Peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 4 tahun 2019 rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah

11. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air

12. Peraturan daerah kabupaten bandung nomor 2 tahun 2018 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

13. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 3 tahun 2018 pembubaran perusahaan daerah tanah dan bangunan

MUSRENBANG RKPD 2020

1. Rencana pembangunan prioritas RKPD bidang pisik