Dorong Pembangunan dan Pelayanan Publik

Dorong Pembangunan dan Pelayanan Publik
KOMITMEN BERSAMA: Bupati Bandung H. Dadang M Naser (pertama kanan), ketua DPRD H. Anang Susanto (kedua kanan), wakil ketua III DPRD H. Jajang Rohana (pertama kiri) dan H. Yayat Hidayat wakil ketua II DPRD (kedua kiri) berfoto bersama usai melaksanakan Rapat Paripurna
0 Komentar

PAD harus lebih optimal, walau selama ini sudah ber­jalan sesuai harapan.

’’Sekarang ada dinas khusus pendapatan, jadi harus bisa meningkatkan penadapatan asli daerah untuk kemajuan masyarakat kabupaten Bandung,”kata dia.

Selain itu, untuk perubahan lainnya ada di dinas Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berubah dengan nama Dinas Peker­jaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal ini, dimaksud­kan agar pada pelayanannya harus fokus membidangi Infrastruktur dan penataan pembangunan.

Baca Juga:Petugas & KPU Cimahi Kurang Siap Selenggarakan PemiluDekranasda Dorong Perajin Mendunia

’’Penyesuaian SOTK terse­but, DPRD akan terus ber­sinergitas dengan mendorong agar Pemkab Bandung bisa mengoptimalisasi pelayanan dan peningakatan PAD. Ka­rena di semua daerah, pe­rubahan dan penyesuaian SOTK ini merupakan kepu­tusan pemerintah pusat,” kata Cecep. (rus/yan/adv)

PRODUK HUKUM DPRD KABUPATEN BANDUNG

  1. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 1 tahun 2019 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
  2. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2019 Penenaman Modal
  3. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar
  4. Peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 4 tahun 2019 rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah
  5. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air
  1. Peraturan daerah kabupaten bandung nomor 2 tahun 2018 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
  1. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 3 tahun 2018 pembubaran perusahaan daerah tanah dan bangunan Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 1 tahun 2019 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
  1. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2019 Penenaman Modal
  1. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar
  1. Peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 4 tahun 2019 rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah
  1. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air
  1. Peraturan daerah kabupaten bandung nomor 2 tahun 2018 pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
  1. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 3 tahun 2018 pembubaran perusahaan daerah tanah dan bangunan

MUSRENBANG RKPD 2020

  1. Rencana pembangunan prioritas RKPD bidang pisik
0 Komentar