TASIKMALAYA – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan ada tiga masalah klasik pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi di Jawa Barat sehingga sulit maju, yakni ketersediaan bahan baku, manajemen, dan pemasaran.
Hal itu Wagub sampaikan langsung kepada Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dalam acara Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemkab Tasikmalaya dalam Rangka Pemberdayaan KUKM di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (5/4/19).
Untuk ketiga masalah tersebut, kata Wagub, Pemprov Jabar sudah memiliki formula agar pelaku UMKM dan koperasi bisa bertahan dari krisis bahkan berkembang.
”Yang pertama, langkah untuk menangani masalah UMKM adalah mengadakan pelatihan baik kepada para direktur atau staf yang lain seperti bagian keuangan, bagian pemasaran, dan yang lainnya,” kata Uu.
Dalam pelatihan yang dirancang, para pelaku UMKM akan diperkenalkan bagiamana menjaga kontinuitas bahan baku agar ketika permintaan sedang banyak para pelaku UMKM dan koperasi tidak kekurangan stok dan tetap berproduksi.
Selain produksi, para pelaku UMKM koperasi juga akan diberikan pengetahuan akuntansi sederhana dan manajemen bisnis yang baik, termasuk pemasaran.
”Pemerintah provinsi sekarang membuka pelatihan bagi UKM, baik itu koperasi termasuk koperasi siswa, koperasi pesantren, dan koperasi yang lain untuk dididik tentang manajemen dan hal-hal yang lain,” papar Uu.
Uu juga menekankan pelaku UMKM dan koperasi perlu menguasai pemasaran digital agar produk mereka tetap dilirik dan tidak hilang dari pasar.
”Teknologi informasi yang sebenarnya kalau itu dimanfaatkan akan mempermudah untuk kita, baik mempermudah pemasaran, kemudian mempermudah hal lain, sehingga semuanya bisa terkontrol, terkendali dengan sistem digital ini,” tandasnya.
Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemkab Tasikmalaya mengambil Tema: ”Peran Generasi Muda Menghadapi Fenomena Ekonomi Milenial”.
Sinergi dilakukan melalui upaya pelatihan kewirausahaan, pelatihan vokasional, pelatihan perkoperasian, bimtek tata kelola koperasi yang kurang baik, dan peningkatan kualitas produk UMKM.
