JAKARTA – Pemerintah berupaya meredam potensi ancaman dan gangguan dalam pelaksanaan pemilu serentak 17 April mendatang. Termasuk yang berkaitan dengan ranah siber. KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah menggaet Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna membantu mereka. BSSN pun membentuk satuan tugas khusus untuk menangkal serangan siber yang berpotensi muncul.
Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan kelancaran pemilu. “Saya ibaratkan KPU sebagai sebuah rumah. Kami menyiapkan penjaga, membuat teralis, jendela, pintu, pasang CCTV, melihat orang yang lalu-lalang,” terangnya, kemarin (17/3). Dengan demikian, tamu tak diundang tidak bisa masuk sembarangan.
Syahrul memastikan bahwa satuan tugas yang dibentuk instansinya bekerja 24 jam. Itu penting lantaran serangan siber bisa datang kapan saja. Baik dari dalam maupun luar negeri. “Sebisa mungkin kami merespons secepatnya,” tegasnya.
Berdasar data milik BSSN, sepanjang tahun lalu, jumlah serangan siber yang masuk Indonesia mencapai 205 juta. Dengan kondisi saat ini, bisa jadi grafiknya meningkat lagi. Itu sangat mungkin terjadi lantaran tahapan pemilu sudah bergulir, bahkan sudah kian dekat dengan tahap puncak. Yakni, pencoblosan di TPS. “Jadi, mungkin (serangan siber) nggak berhenti,” jelasnya.
Untuk itu, Syahrul menyebut, pengawasan dan penangkalan oleh instansinya juga tidak boleh berhenti. “Yang berkaitan mengganggu dalam konteks keamanan siber itu akan kami tanggulangi,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Syahrul, langkah konkret yang sudah dilakukan BSSN adalah berkoordinasi secara langsung dengan perusahaan yang memiliki platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. “BSSN menilai penyedia platform media sosial harus ikut bertanggung jawab sebagai entitas penyelenggara ruang siber di Indonesia,” terangnya.
Menurut BSSN, peran mereka penting. Sebab, mereka bisa membantu menanggulangi penyebaran konten negatif di media sosial. “Mereka jangan sampai hanya memetik buah manis banyaknya pengguna yang tersebar di Indonesia. Mereka juga harus lebih serius, responsif, dan lebih nyata dalam mengeliminasi berbagai konten negatif yang banyak kita jumpai,” imbuhnya.
Untuk itu, BSSN menekankan, penyedia platform media sosial harus turut serta memerangi konten negatif. Apalagi yang banyak beredar selama tahapan pemilu bergulir.
