BANDUNG– Pemerintah Kota Bandung terus menyelaraskan sejumlah program pembangunan yang dirancang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu agar target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daear (RPJMD) 2018-2023 tercapai.
Sehingga pembangunan bisa terukur, terkonsep dan terealisasi dengan baik. “Partisipasi aktif dari stakeholder dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan di Kota Bandung, menjadi ‘entry point’. Ini untuk mengolaborasi seluruh potensi sumber daya yang ada demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah, di Hotel Grand Pasundan, baru-baru ini.
Yana mengatakan, Pemkot Bandung selalu berupaya mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan skala dan prioritas.
“Kunci keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh adanya kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan di kota Bandung,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, forum gabungan perangkat daerah merupakan salah satu tahapan penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan dapat selaras dengan program pembangunan.
“Forum ini dapat merumuskan usulan yang telah disampaikan masyarakat secara berjenjang mulai dari forum rembug RW, Musrenbang kelurahan, kecamatan dan verifikasi perangkat daerah,” kata Ema.
“Untuk itu kepada kepala perangkat daerah harus lebih responsif dan akomodatif terhadap usulan yang ada. Lalu diselaraskan dengan program kegiatan Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah. Sehingga aspirasi dapat dilaksanan sesuai dengan kemampuan anggaran,” tambahnya.
Menurut Ema, terdapat sejumlah skala prioritas pembangunan Kota Bandung. Di antaranya, meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Termasuk juga peningkatan kualitas pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, optimalisasi infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Sedangkan penanggulangan kemiskinan dan PMKS, pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan juga merupakan skala proritas pembangunan.
“Prioritas pembangunan bertujuan untuk meminimalkan permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Termasuk memperhatikan nilai dan budaya masyarakat setempat. Untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunan tadi, sangat dibutuhkan birokrasi yang profesional,” pungkasnya. (mg1)
