Bimtek dan Rapat Pejabat Kerap di Luar Kota, Para Pengusaha Hotel di KBB Mulai Geram

Bimtek dan Rapat Pejabat Kerap di Luar Kota, Para Pengusaha Hotel di KBB Mulai Geram
Manager Marketing dan Sales Hotel Takashimaya Lembang, Agus Syarif (kanan) dan Manager Marketing dan Sales Hotel Vila Lemon Lembang, Ian Rahmat Firdaus.
Foto Hendrik Kaparyadi/Jabar Ekspres
0 Komentar

NGAMPRAH– Sejumlah pengusaha hotel di Kabupaten Bandung Barat mempertanyakan kebijakan Pemkab Bandung Barat terkait dengan kegiatan rapat atau bimbingan teknis (bimtek) yang kerap digelar di luar kota. Akibatnya, pengusaha hotel merasakan dampak penurunan omset sejak akhir tahun lalu sampai saat ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, kegiatan rapat atau bimtek kerap dilakukan di hotel Kota Bandung seperti Hotel Topas Paster, Hotel Ahadiyat Bandung, Hotel Garden Permata Bandung hingga Hotel Cipaku Bandung.

“Sekarang omset menurun dari tahun lalu sampai sekarang. Biasanya kegiatan acara atau rapat suka ada di bulan Februari atau Maret. Sekarang sampai bulan depan juga tidak ada booking dari kegiatan pemerintah daerah. Salah satu faktornya soal kebijakan pemerintah yang justru menggelar rapat atau kegiatan di luar kota. Padahal bagusnya kegiatan itu bisa di hotel sini saja karena PAD (pendapatan asli daerah) akan kembali masuk ke kas daerah juga,” kata Manager Marketing dan Sales Hotel Takashimaya Lembang, Agus Syarif saat dijumpai di Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Senin (25/2).

Agus mengaku tak mengetahui alasan pemkab harus menggelar rapat di luar kota. Padahal untuk harga dan pelayanan hotel-hotel yang ada di Bandung Barat tak kalah hebat. “Termasuk untuk tahun ini kami sudah bertanya ke beberapa dinas tidak akan ada kegiatan di hotel sampai triwulan ketiga. Baru ada nanti di triwulan keempat atau jelang akhir tahun. Biasanya setiap triwulan ada saja 4 hingga 6 kegiatan tapi sekarang kosong. Alasan lain karena ada pemangkasan anggaran, itu info yang saya dapat,” katanya.

Baca Juga:Percepat KLA, Bupati Dorong Komitmen dan EvaluasiPemkab Siap Distribusikan Ratusan Ribu Alat Kontrasepsi di Bandung Barat

Jika kegiatan normal, sebut dia, pendapatan dari kegiatan dinas bisa mencapai angka Rp 100 juta per bulan. Berbeda dengan kondisi saat ini yang minim kegiatan. “Khawatir kosongnya kegiatan di triwulan ke satu sampai tiga karena memilih hotel di luar Bandung Barat. Untuk menutupi kekosongan kunjungan dan kegiatan, kami harus mencari konsumen hingga ke Jakarta. Yang kami sesalkan itu, target PAD dan pajak terus dikejar tapi kegiatan malah di luar Bandung Barat,” ungkapnya.

0 Komentar