JAKARTA – Program dana desa belum berjalan sempurna. Dari aspek penyaluran saja belum signifikan menyerap anggaran apalagi implementasinya. Ini terbukti dengan gagalnya 261 desa mendapatkan akses Dana Desa. Sehingga anggaran Rp140 miliar tak tersalurkan di tahun 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, secara keseluruhan, penyaluran dana desa belum mencapai 100 persen atau sekitar 99,77%. Meski tidak signifikan. “Ini disebabkan adanya kendala pada persyaratan. Kemenkeu,tentu bukan sekadar lembaga yang hanya sekedar transfer,” tegasnya dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2019 di Ancol, Jakarta, kemarin (20/2).
Maka, lanjur dia, di tahun 2019, diharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Langkahnya, syarat-syarat harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017. Syarat pertama misalnya, Dana Desa harus menyesuaikan dengan Perda APBD dan Perda tentang tata cara pembagian serta penetapan rincian anggaran. Termasuk laporan realisasi dana tahun sebelumnya, yang memuat realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.
Syarat tahap kedua yaitu, laporan dana desa tahap pertama telah disalurkan ke RKD minimal 90 persen, laporan dana desa tahap pertama telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75 persen, serta rata-rata capaian output minimal 50 persen. “Nah, jika persyaratan penyaluran tidak atau kurang terpenuhi maka dana desa tidak dapat disalurkan,” terangnya.
Ia berharap, di tahun 2019, penyaluran bisa lebih baik. Pasalnya, dana tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Mulai dari pembangunan jalan desa, posyandu, jembatan, BUMDes dan sebagainya. Berbagai sarana itu dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi desa. “Harapannya jumlah kemiskinan di desa dan pemerataan makin baik. Kita juga melihat dari sisi gini rasio juga semakin menurun,” imbuhnya.
Sementara itu,Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa. Apalagi, tahun ini dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp70 triliun. Meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 triliun.
“Tentu fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan, upaya meningkatkan perekonomian desa bisa dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Dia mencontohkan, Desa Ponggok di Jawa Tengah berhasil memanfaatkan umbul air untuk sektor wisata. “Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar,” imbuhnya. (ful/fin)
