SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung mengkritisi pihak ketiga (tim sukses) yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan sumber anggaran bantuan Gubernur.
Bupati Bandung Dadang M. Naser mengatakan pihaknya, menyayangkan keterlibatan tim tersebut terlalu mengatur daerah penerima bantuan Gubernur (Bangub) yang notabene pemilik otonomi.
“Kami bukan menolak bantuannya, tetapi kita lihat dulu kondisi daerah. Selain itu tolong perencanaannya harus dikerjakan bersama-sama dengan daerah penerima bantuan,” tutur Dadang saat ditemui usai sholat jumat di Soreang kemarin (15/2).
Dadang mengaku, dirinya kaget ketika tiba-tiba ada tawaran bantuan dari Pemprov Jabar berupa bangub untuk pembangunan taman. Bantuan tersebut senilai Rp 15 miliar hanya untuk taman di satu titik. Dia, keberatan dengan rencana seperti itu. Soalnya Pemkab Bandung sendiri sudah memiliki perencanaan untuk menata taman dan alun-alun di sejumlah titik.
“Rp 15 miliar hanya untuk di satu titik, ya saya keberatan. Kami banyak alun-alun yang harus ditata, jadi saya inginnya dibagi tiga titik,” kata Dadang.
Selain itu, Dadang mengaku bahwa tawaran bangub tersebut, datang disertai perencanaan yang sudah dibuat oleh tim dari provinsi. Pihaknya dengan tegas mengatakan tidak setuju karena, Kabupaten Bandung merupakan daerah otonom yang juga memiliki SDM andal dalam merencanakan pembangunan daerahnya sendiri. Jika ada bantuan, jelas daerah penerima diakomodir dan dilibatkan.
“Kalau mau bantu jangan begitu, kalau tidak dilibatkan sekalian saja tidak usah bantu,” akunya.
Dia menjelaskan, pernah bertanya kepada dinas terkait di Pemprov Jabar yang menyalurkan bantuan tersebut. Namun mereka hanya menjawab bahwa aturan penyaluran bantuan tersebut tergantung tim.
“Saya tanya tim siapa, tim sukses. Tidak boleh mereka ikut campur ini. Masa ada tim sukses sampai ke teknis rinciannya harus begini-begitu, saya tanya siapa anda,” ujar Dadang tanpa menyebutkan tim sukses apa yang dimaksud.
Dadang berharap, kalau memang bantuan tersebut dialokasikan untuk membantu daerah, maka biarkan daerah berkreasi. Soalnya daerah pun tak akan menolak jika Pemprov memiliki tim ahli yang bisa ikut membantu.
“Biarkan kami buat perencanaan, kalau ada tim ahli dari provinsi ayo kisa sama-sama. jangan semuanya diatur, itu tidak bagus dari sisi pemerintahan,” tutup dia (rus).
