JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram dengan tudingan bocornya anggaran negara sebesar 25 persen. Bahkan saat melampiaskan kegeramanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak emosi. Bahkan, terhitung menyebutkan kata ‘bocor’ sebanyak 12 kali di hadapan pendukungnya.
Kegeramannya itu diungkapkan Jokowi oleh saat berorasi politik di hadapan 356 alumni SMA se-Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2). Diketahui, kritik mengenai kebocoran negara pertama kali diungkapkan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
”Saya ingin jawab soal bocornya anggaran 25 persen atau Rp 500 triliun. Saya sampaikan, anggaran kita di 2018 itu 2.000 lebih triliun. Kalau 25 persen bocor kan artinya 500 triliun, itu duit Rp 500 triliun ada di mana? Saya bertanya? Hitungannya dari mana? Jangan buat pernyataan yang membuat masyarakat resah,” cetus Jokowi di hadapan pendukungnya.
Lagi pula, Jokowi menuturkan, persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan pemerintah bersama lembaga legislator. Artinya, seluruh parpol dianggap telah menyetujui anggaran tersebut. Termasuk juga, parpol oposisi.
”Namanya anggaran itu setiap tahun diketok dan disetujui oleh semua fraksi di DPR. Semua fraksi tanda tangan menyetujui. Kemudian laporan pertanggung jawaban yang telah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR,” tegasnya.
”Jangan semua partai sudah tanda tangan, baru ngomong anggaran Rp 500 triliun bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor dari mana?,” ucap Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan bahwa setiap tahun, pemerintah selalu telah melalui audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, pemerintah Jokowi selalu mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
”Kalau tidak bener pasti sudah ditangkap oleh KPK. Hasil pemerokasan BPK itu WTP kementrian-kementrian itu. Seinget saya, itu 80 dari 87 kementrian yang ada. Ini lah perbaikan-perbaikan kita untuk memperbaiki sistem agar uang negara itu bisa dipakai pembangunan negara,” tuturnya.
Di bagian lain, selama 4 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kerap menjadi pihak yang tertuduh sebagai antek asing. Padahal selama memimpin negara, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim, selalu memberikan kebijakan yang justru tidak berpihak kepada asing.
