CIMAHI – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cimahi yang berencana segera membangun Mall Pelayanan Publik (MPP).
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa mengatakan, pihaknya sebagai pencetus kebijakan adanya MPP sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkot Cimahi. Sebab, Cimahi sebagai titik awal dan akan menjadi pionir daerah di Jawa Barat yang menyatakan kesediaannya mengimplementasikan adanya MPP.
”Kami juga tidak menyangka Cimahi sudah jauh mempersiapkan pembangunan MPP. Dari 14 MPP yang sudah ada di Indonesia belum ada yang berasal dari Jabar, baru Cimahi yang akan melaksanakan,” kata Diah, di lokasi yang akan dijadikan mal, Jalan Aruman, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Jumat (1/2).
idak hanya sekadar komitmen, lanjutnya, pembangunan MPP yang dilakukan Cimahi juga sebagai wujud perhatian kepada masyarakat. Sebab, apapun yang dilakukan pemerintah bertujuan memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
”Kami berharap apa yang sudah dilakukan Pemkot Cimahi dapat benar-benar direalisasikan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam MPP terintegrasi berbagai jenis layanan, baik perizinan maupun non perizinan yang berasal dari daerah maupun kementerian, lembaga instansi vertikal, BUMN, BUMD dan juga swasta yang dapat mensuport supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, cepat dan akutanbilitasnya terukur dan memberikan kenyamanan.
”Setelah ada MPP masyarakat tidak harus datang keberbagai tempat untuk mendapatkan berbagai jenis pelayanan. Masyarakat cukup datang ke MPP saja,” jelasnya.
Untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli) yang terjadi, Diah meminta di dalam MPP disediakan pula tempat untuk pengaduan yang akan ditempati oleh tim saber pungli.
Diah juga mengaku, pembuatan MPP banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk dari KPK. Sebab, dengan adanya MPP diharapkan ada keterbukaan atau transparansi.
”Di sini kita juga mendorong tidak adanya cashless payment. Kami berharap peran dari perbankan untuk membantu penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat benar-benar menerima pelyanan sesuai dengan janji dan persyaratan,” pungkasnya. (ziz/rie)
