BANDUNG – Rapat Paripurna ke tiga dipaksanakan di Gedung DPRD Kota Bandung dihadiri oleh Wakil Walikota Bandung, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung dan 33 Anggota Dewan yang hadir dari jumlah keseluruhan 50 orang anggota Dewan.
Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana menyebutkan dalam pembangunan jangka menengah pihaknya berpedoman pada RPJMD yang sudah disetujui sebagai yuridis formal dan menjadi pedoman untuk perangkat daerah.
“RPJMD Kota Bandung sudah dilengkapi matriks program, indikator dan targetnya juga program-program misi” jelas Yana ketika ditemui di gedung DPRD Kota Bandung kemarin (31/1).
Yana menambahkan, untuk mewujudkan ini dilakukan koordinasi perangkat daerah, mengkoordinasi maping konsistensi daerah. Untuk skala anggaran melakukan kerangka analisis mengembangkan logic model analisis sebagai penjabaran kinerja perangkat daerah.
Selain itu, peran konsep pengembangan wilayah penting dalam kebutuhan pemenuhan infrastruktur kota. Strategi telah terakomodasi mempertimbangkan nilai humanis, agamis, berkualitas, berdaya saing. Sehingga aspek pendidikan, kesehatan, sosial, bermutu adil merata berdasarkan nilai agama dan budaya menjadi prioritas dalam pembangunan.
“Target capaian akhir dalam program jangka menengah ini yaitu pendidikan, kesehatan, penataan wilayah, kepuasaan masyarakat”tuturnya
Yana menyebutkan dalam aspek pengembangan industri Kota Bandung, konsep yang akan dilakukan yaitu melalui sinergitas potensi kolaborasi antar kepentingan, mengembangkan jaringan kolaborasi industri kecil, industri tingkat menengah juga tingkat atas.
“Tidak hanya dalam industri, dalam teknologi inovasi kreatifitas, aspek kolaborasi tetap di tekankan. Kerjasama penelitian dengan lembaga litbang, teknologi
Inisiasi, kerjasama sentra IKM (industri kecil menengah), pemerintah, lembaga tinggi, kadin, dan perguruan tinggi” tuturnya
Yana menambahkan potensi Bandung sangat besar dalam bidang kreatifitas dan industri Kota.
“Saat ini kami sudah dilakukan kerjasama dengan dengan perguruan tinggi. Program kita harus selaras dengan Jawa Barat dan nasional sehingga IKM akan terlibat langsung dengan jaringan provinsi”tuturnya
” Kami akan melakukan kajian dalam memetakan IKM dengan konteks rantai nilai industri nasional” tambahnya
Yana menyebutkan dalam penyelenggaraan retribusi perhubungan aspek yuridis layanan umum daerah, norma standar dan kriteria perijinan terintegrasi pola BLUD.
