SOREANG – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung menginginkan agar Pemerintah segera untuk membuat Peratuturan Bupati (Perbup) mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Ketua Bidang Hukum Apdesi Kabupaten Bandung Alo Sobirin mengatakan, pembuatan Perbup harus segera dilakukan mulai dari sekarang. Sebab pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak digelar pada Oktober 2019 mendatang.
Dia mengatakan, pada Perbup tersebut harus memuat tentang seleksi calon dalam pilkades. Terutama masalah penilaian khusus yang diberikan untuk petahana, atau mantan ASN.
Baca Juga:Ajak Akademisi Wujudkan Jabar JuaraTjahjo Bersikeras Sesuai Aturan
Sehingga, untuk petahana dalam Pilkades, layak diberi nilai plus dalam seleksi awal pencalonan.
’’Ini karena, mereka sudah memiliki pengalaman dan pengabdian selama sebelumnya juga patut diapresiasi,”jelas Alo ketika ditemui kemarin. (25/1).
Alo menilai, seorang kades memang butuh kompetensi pendukung seperti latar belakang pendidilan. Namun, yang paling utama adalah penguasaan terhadap kultur masyarakat dan kondisi geografis desanya sendiri.
Dia mengatakan, akademisi atau orang berpendidikan tinggi memang berkualitas secara pribadi, tetapi gelar pendidikan tidak akan berguna jika tidak memahami kultur dan geografis desa yang akan dipimpinnya.
’’Apalagi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016, calon kades serendah-rendahnya hanya disyaratkan berpendidikan SMP atau sederajat,’’ tutur Alo.
Dia menuturkan, usulan ini sudah disampaikan Apdesi dan disetujui Pemkab Bandung saat perumusan Perbup baru soal pilkades serentak. Sebab, Oktober 2019 mendatang pilkades serentak ada di 200 desa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 petahana akan kembali bersaing.
,Alo berharap Pemkab dapat meningkatkan anggaran untuk penyelenggaraan pilkades serentak. Sebab, Pilkades sudah memasuki tiga kali pelaksanaan.
Baca Juga:Moderator Debat Kedua Harus AktifRumitnya Jason Ranti, Sang ”Pendakwah Kebangsatan”
’’Dulu anggarannya hanya Rp 7.500 per pemilih. Jumlah itu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan, perbup akan segera dibentuk dan disosialisasikan.
Dia menuturkan, masyarakat di desa tidak perlu khawatir karena waktu persiapan masih cukup panjang. Terlebih, saat ini akan ada Pileg dan Pilpres.
Terkait anggaran, Gun Gun berjanji akan berkoordinasi dengan bupati dan SKPD terkait. Namun, anngaran untuk Pilkades akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.