CIMAHI– Wali Kota Cimahi, Ajay Muhamad Priatna secara tegas mengatakan tidak akan mentolerir para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi.
Hal tersebut dikatakan, Ajay usai melantik Penjabat Seketaris Daerah (Pj Sekda) serta enam Pejabat Pimpinan Pratama untuk Kepala Dinas dan Kepala Badan di Aula Gedung A, Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Rabu (16/1).
Menurut Ajay, sebelumya ia sempat mendengar selentingan, dari keenam pejabat yang dilantik, empat diantaranya berasal Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Sehingga ia tidak berharap keempat pejabat tersebut membuat suatu gerkan yang tidak sesuai dengan tipoksinya.
“Jujur ada selentingan biarpun saya yakin itu tidak. Tapi kalau terjadi, mereka membikin suatu gerakan yang di luar tipoksinya saya tidak akan tolerir mereka. Tapi setahun ini saya liat kinerja mereka cukup baik,” ujar Ajay.
Ajay mengatakan, semua pejabat Pemkot Cimahi harus menjadi panutan bawahan dan masyarakat. Tidak hanya itu, sebagai pejabat, mereka juga harus mempunyai niat dan cita-cita tinggi untuk bersama-sama memajukan daerahnya.
“Saya suka keterbukaan, kebersamaan, diskusi. Semua urusan akan mudah jika dapat di kerjakan secara bersama. Saya berharap Cimahi lebih maju dari kota lain,” katanya.
Untuk itu, Ajay mengajak pejabat struktural selalu bergerak cepat dalam mewujudkan berbagai program pembangunan, baik di bidang pendidikan, infrastruktur, maupun bidang lainnya.
“Itu semua dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saya percaya, dengan potensi yang dimiliki disertai kerja keras kita semua, perubahan itu secepatnya dapat kita capai,” terangnya.
Ajay menjelaskan, kebijakan mutasi, baik itu berupa rotasi, promosi maupun pengisian jabatan dilaksanakan setelah melalui penilaian dan seleksi secara ketat dan arif dengan memperhatikan kompetensi dan prestasi selama ini.
“Utuk penjabat sekretaris daerah masih belum definitif. Yang dilantik sekarang (kemari.red) Penjabat Sekda, Kepala BKPSMD, Bappenda, Sekretaris Dewan, Kepala Disdik dan Kepala Disnaker,” jelasnya.
Sementara untuk dua jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong yaitu Satpol PP dan Dishub serta pejabat defintif Sekda, Ajay berharap proses open biddingnya bisa dilakukan secara bersamaan. (ziz)
