”Yang semuanya kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, integrasi dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan sering banyak yang saling menunggu,” kata Jokowi.
Padahal untuk kemacetan saja, berdasarkan data dari Bappenas, setiap tahunnya mengalami kerugian hingga Rp 65 triliun. Jumlah yang sangat besar jika bisa digunakan untuk pengembangan transportasi yang lebih baik.
”Enggak mungkin hal-hal seperti ini kita teruskan, kita harus berani memulai, harus berani rancang agar bisa selesai sehingga Rp 65 triliun itu betul-betul jadi barang bukan asap yang memenuhi kota,” katanya menambahkan.
Jokowi juga menyoroti masalah transit oriented development (TOD). Mantan Gubernur DKI ini mengatakan, sudah puluhan tahun dikerjakan namun tidak berjalan dengan baik. Kendalanya sama, ada pengelolaannya di DKI, di Kementerian BUMN, di Pemprov Jawa Barat, di Banten dan yang lainnya.
”Sehingga keterpaduan antartransportasi perkotaan dengan tata ruang betul-betul harus kita rancang dan hitung. Dan salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap transportasi umum melalui TOD-TOD yang ada,” katanya.
Jokowi meminta agar manajemen transportasi dibuat lebih sederhana dalam arti tak kompleks mengenai birokrasinya sehingga eksekusi bisa berjalan lebih cepat. ”Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antarinstitusi satu dengan lainnya,” tandasnya. (bbs/rie)