NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan (Akur) diminta untuk lebih pro terhadap kesejahteraan para petani. Sebab, anggaran yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini mencapai Rp 40 miliar.
“Kesejahteraan petani harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Sekarang anggaran untuk program pertanian dikucurkan sampai puluhan miliar. Dan saya rasa itu angka cukup fantastis. Jika betul-betul anggaran ini disalurkan kepada petani, saya rasa ini luar biasa,” kata Anggota Komisi II DPRD KBB, Ade Wawan di Ngamprah, kemarin.
Menurut Ade, saat ini mayoritas masyarakat Bandung Barat masih berprofesi sebagai petani. Namun begitu, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh para petani. Diantaranya masih mahalnya harga pupuk, masalah pengendalian harga pasar dan sulitnya pemasaran hasil produksi para petani sendiri.
Baca Juga:Musisi dan Penyanyi Harus BersertifikasiHindari Merokok Dekat Anak-Anak
“Kestabilan harga, masalah pemasaran harus bisa diselesaikan. Dan tolong, saya minta dinas terkait untuk bisa bekerjasama dengan bagian ekonomi, supaya masalah-masalah seperti ini bisa segera selesai,” katanya.
Ade yang juga politisi PKB ini mengatakan, saat ini dinas banyak melaksanakan program seperti bimtek. Padahal, kata dia, program-program yang disusun itu harus langsung menyentuh masyarakat petani.
“Bukan tidak perlu, namun ketimbang banyak pelatihan, lebih bagus itu langsung praktek,” katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan, jika melihat sejumlah program dari pemerintahan saat ini itu cukup menjanjikan. Salah satu program yang layak diapareasi yakni program 1.000 traktor untuk para petani.
Namun demikian dia menegaskan, dalam pelaksanaannya program tersebut tetap harus dilaksanakan tepat sasaran.
“Program ini harus tepat sasaran. Kelompok petaninya pun harus jelas, karena jangan sampai diberikan ke kelompok jadi-jadian. Sebab, jika itu tidak sampai tepat sasaran itu akan mubah dan tidak tepa guna. Sekarang tinggal kinerja di dinasnya saja,” katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan, agar bantuan program tersebut tepat sasaran maka dinas harus mendata dan menyeleksi kelompok tani.