BANDUNG – Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat fokus melakukan pengawasan data kegandaan dan anomali pemilih dalam data pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan ke-2.
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Jabar Zaki Hilmi saat menyampaikan materi dalam diskusi yang dilakukan KPU Jabar bertajuk ”Menyempurnakan DPT Jabar, Memastikan Hak pilih Warga, Menuju Sukses Pemilu” di Skyline Resto, Bandung, kemarin (21/11).
Menurut Zaki, data yang disampaikan Kemendagri sejumlah 6,5 juta yang masuk ke dalam data pemilih non-DPT masih perlu dilakukan verifikasi ke lapangan.
”Data non-DPT dari Kemendagri yang disampaikan perlu dilakukan pencermatan dan verifikasi untuk memastikan ke akuratan data tersebut, karena banyak data yang ditemukan dengan elemen data yang tidak lengkap, sepeti tanggal lahirnya kosong, kelurahannya tidak ada,” paparnya.
Oleh karenanya, masa perbaikan kedepan perlu optimalisasi di segala tingkatan, serta menyisir kembali sisa data ganda, dan anomali yang ada di Jabar.
”DPT ini akan kita kawal terus sampai proses penyusunan ini selesai, serta by name by adress telah di upload ke dalam sistem sidalih sehingga rekap data manual dan aplikasi dapat sesuai,” tutupnya.
Sementara itu menurut Ketua KPU Jabar, Rifqi Alimubaroq diskusi yang digelar santai ini merupakan bagian dari upaya proses menuju penyempurnaan DPT di Jawa Barat. Seperti diketahui, Jawa Barat merupakan satu dari 6 provinsi yang masih dalam proses pemutakhiran data dan mendapat kesempatan dalam 30 hari mendatang. Jawa Barat bersama lima provinsi lainnya, yakni DKI Jakarta, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku.
Dalam sambutannya, Ali mengatakan, diskusi di luar dari kantor dilakukan sebagai upaya menyampaikan persoalan DPT agar diketahui masyarakat umum. Mulai dari sejak penetapan awal DPT, kemudian DPT-HP1 hingga adanya DPT-HP2. Tak terkecuali tentang upaya KPU untuk melakukan penyempurnaan DPT dengan melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).
Dia mengakui, jika persoalan Data Pemilih merupakan hal yang sangat krusial dalam Pemilu. Sehingga wajar, jika peserta pemilu sejak awal mempersoalkan keakuratan data tersebut. Disisi penyelenggara Pemilu, lanjut Rifqi, keakuratan data pemilih merupakan bagian dari kesuksesan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.
