Penyaluran BPNT Harus Diawasi

SOREANG – Sekretaris Dae­rah (Sekda) Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira menekan­kan agar penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus tepat sasaran.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi BPNT Kabupaten Bandung dia menilai, upaya ini harus dilakukan secara bersama oleh aparatur kewilayahan seperti camat, ke­pala desa dan lurah mengawasi jalannya program Indikator Ki­nerja 6 T bisa berjalan.

Dia mengingatkan, para pelaksana di lapangan agar tidak melakukan kesalahan dalam proses penyaluran pro­gram yang bekerjasama dengan BNI dan Bulog tersebut tidak tepat sasaran. Apalagi, jika si penerima bantuan tidak ber­hak malah dapat bantuan.

’’Tidak ada kroscek yang pen­ting setoran ke Bulognya lan­car. Hal-hal seperti ini harus dihindari,” tegas Sofian ketika ditemui belum lama ini.

Sofian menuturkan, program bantuan tersebut memberikan manfaat untuk mengurangi beban pengeluaran Masyarakat, Berpenghasilan Rendah (MBR). Sehingga, petugas harus mem­berikan pemahaman kepada masyarakat, baik cara bertran­saksi maupun cara penarikan bantuan tersebut di agen.

’’Informasikan juga tata cara pengaduan apabila men­galami hambatan dalam pen­cairan bantuan ini,” kata dia.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bandung Nina Setiana menyebut­kan, terdapat 168.246 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program BPNT. Bantuan dibe­rikan dalam bentuk non tunai sebesar Rp. 110.000/bulan/KPM melalui mekanisme kartu elek­tronik. Kartu ini hanya diguna­kan untuk membeli bahan pangan di e-warong, bekerja­sama dengan bank dan bulog.

Dia mengungkapkan, ada perubahan jumlah antara data yang diberikan oleh ke­mentrian sosial dan data dari BNI dengan jumlah 166.946 KPM. Sehingga, ter­dapat selisih sebanyak 1.300 KPM. Namun, perubahan data tersebut karena ada pe­serta Program Keluarga Ha­rapan (PKH) keluar.

Dengan penurunan jumlah KPM tersebut, pihaknya berha­rap angka kemiskinan di Kabu­paten Bandung akan terus menurun. Namun di sisi lain, masyarakat masih berharap jumlahnya bisa bertambah. Untuk itu pihaknya terus ber­koordinasi dengan Kemente­rian Sosial agar jumlah KPM tetap ada di angka 168.246.