BANDUNG – Kalangan dewan DPRD Jawa Barat (Jabar), akan terus memprioritaskan anggaran pendidikan jadi skla wajib untuk terus dianggarkan pada APBD 2019 nanti. Bahkan untuk Bantuan Pendidikan Menengan Umum Universal (BPMU) dewan sudah menekankan untuk dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Jabar.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, untuk bidang pendidikan DPRD Jabar melalui komisi V tetap berkomitmen terus mendorong dengan ketentuan anggaran 20 persen. Bahkan, jika ditotal anggaran untuk pendidikan semenjak alih kelola SMA/SMK ke Jabar bisa mencapai 40 persen dari total APBD.
Ineu mengakui, untuk BPMU pada 2018 belum sepenuhnya bisa dicairkan. Sebab, pada waktu itu Pemprov Jabar sedang mengalami keterbatasan anggaran. Sehingga, untuk BPMU bisa disalurkan pada 2019 nanti.
”Dari kejadian kemarinkan saya sangat memahami dari sekolah swasta menyampaikan aspirasinya kepada dewan, untuk itu untuk mengantisipasi di APBD 2019 dewan sudah menekankan untuk dilakukan penghitungan pasti,” jelas Ineu ketika ditemui di gedung DPRD, kemarin (16/11).
Ineu memastikan, kepada dinas terkait untuk mempersiapkan penggaran BPMU di 10 bulan minta untuk dianggarkan untuk APBD 2019. Bahkan, usulan dan masukan dari dewan meminta agar anggaran untuk BPMU ditambahkan dari alokasi pada APBD 2018. Menurutnya, Penyaluran BPMU untuk sekolah-sekolah swasta pada 2018 diakui ada kekurangan dan baru dihitung sebesar Rp 24 ribu persiswa. Sehingga pada sidang paripurna sudah disampaikan pada rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 agar BPMU menjadi prioritas wajib.
”BPMU itu memiliki korelasi yang signifikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar,” kata Ineu.
