SOREANG – Untuk mengatasi kesenjangan sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung mengklaim terus berupaya menekan angka kemiskinan.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial RI Pepen Nazaruddin mengatakan, berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3,6 juta jiwa, pada tahun 2016 angka kemiskinan mencapai 7,6 persen.
Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 7,3 persen pada 2017, dan sampai saat ini pada akhir tahun ini kembali turun menjadi 6,7 persen.
Menurutnya, penurunan ini tidak terlepas dari kinerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan Kabupaten Bandung. Sebab, untuk pertama kali di Indonesia, Pemkab Bandung menjadi pelopor integrasi aplikasi Program Perlindungan Sosial (PPS).
’’Penanggulangan kemiskinan, ini dimotori SLRT Sabilulungan yang berkolaborasi SLRT dengan sistem informasi kesejahteraan sosial- Next generation,”jelas Pepen kepada wartawan ketikan ditemui kemarin. (12/11).
Dia menuturkan, SLRT Sabilulungan merupakan pelopor integrasi PPS. Sehingga, dengan inovasi ini dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Dia menyebutkan, lebih dari 60 SLRT se Indonesia sudah terbentuk sebelumnya. Namun, SLRT Sabilulungan dinilai paling cepat dan mengalami progres kemajuan.
Walau jadi yang paling muda pembentukkannya, SLRT Sabilulungan ini punya progres cepat. Kerja bersama, solid, profesional dan semua bisa terakses oleh SLRT dalam segala hal penanganan kemiskinan,” jelas Pepen.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Nina Setiana menjelaskan, melalui integrasi aplikasi pihaknya bersama SLRT Sabilulungan akan lebih cepat dan akurat dalam memberikan pelayanan kepada warga miskin dan rentan miskin.
Dengan begitu, tidak akan ada lagi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang salah sasaran.
’’Tentunya dengan kesigapan seluruh jajaran Pemkab Bandung termasuk para fasilitatornya yang sangat kritis menanggapi laporan dari warga. Dalam aplikasi ini, usernya adalah fasilitator,” ujar Nina.
Selain itu, Perda SLRT saat ini menjadi pedoman. Bahkan, sebanyak 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung telah memiliki Puskesos. (yul/yan)
