UPAYA mendorong Angka Partisipasi Kasar (APK) tidak selalu mulus. Sebab, Dinas Pendidikan Jawa Barat harus ”berperang” melawan rendahnya budaya disiplin pelajar Indonesia yang masih buruk.
***
Banyak faktor yang mendorong siswa sulit konsentrasi belajar. Gaya hidup serta ketergantungan pada gadget membuat mereka enggan belajar lebih intens.
Kendala yang ada, juga makin berlipat ketika menghinggapi remaja putus sekolah. Sebab, beberapa di antara mereka lebih cenderung memilih bekerja ketimbang melanjutkan sekolah.
Besarnya angka tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, alasan ekonomi karena harus membantu orangtua menjadi paling tinggi. Faktor kedua, dipicu minimnya infrastruktur.
Faktor bekerja dan membantu orangtua dinilai lebih baik dari pada menggelandang. Sebab, mereka masih memiliki kesempatan yang luas untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah terbuka yang dikini di-update menjadi Sekolah Jabar Juara.
Untuk diketahui, angka kelulusan Sekolah Dasar hingga saat ini sangat besar. Nyatanya, ketika siswa itu lulus, infrastruktur tidak mendukung. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat 2015/2016, jumlah sekolah SD negeri mencapai 18.266 unit. Jumlah itu ditambah dengan swasta dengan 1.649 unit.
Di bagian lain, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Dasar (SD) Provinsi Jawa Barat 2016/2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui jumlah SD 19.793 dengan siswa baru 745.164 dan 4.516.574 yang bersekolah. Sedangkan jumlah KS dan guru diketahui hanya 213.794 dengan total lulusan SD mencapai 799.818 per tahun.
Sedangkan, jumlah gedung SMP yang dilansir Dinas Pendidikan Jawa Barat mencapai 1.954 unit SMP Negeri dan 2.913 SMP Swasta. Sedangkan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Menengah Pertama Jawa Barat 2016/2017 versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui jumlah sekolah mencapai 4.878 unit dengan 607.099 siswa baru tiap tahunnya. Dengan data yang sama, jumlah siswa tercatat 1.801.954 dengan kelulusan mencapai 585.506 pertahunnya.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat DR Dadang Rachman Munandar, M.Pd mengatakan, data peserta didik belum begitu menggembirakan. Sebab, angka peserta dari setiap daerah belum tersaring dengan baik.
Bahkan, dalam edisi sebelumnya, Dadang mengambil sampel dari 29 orang peserta didik sekolah menengah terbuka di SMAN 8 dan SMKN 3 Bandung.
