Karenanya, Usman berharap adanya kepastian jangan sekadar kabar burung. Apalagi bagi SMA Swasta, BPMU diandalkan untuk membayar gaji guru honorer.
”Jika itu sampai tidak cair, banyak hal yang bakal memberatkan bagi kami sekolah swasta. Karena BPMU itu sudah masuk RKAS tiap sekolah, kemudian tentu saja akan sangat mengganggu sistem, sangat mengganggu kegiatan di sekolah,” tambahnya.
Jika masih berbelit-belit bahkan sampai tidak cair. FKSS berencana akan melakukan aksi unjukrasa.”Kalau memang tidak dipenuhi. Saya rasa teman-teman di 27 kabupaten/kota di Jabar sudah siap untuk mengerahkan massa, dan itu desakkan mereka,” ungkapnya.
Tak cairnya BPMU tahap II ke sejumlah sekolah swasta mendapat tanggapan dari anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya
”Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) secara prinsip sudah ada dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Sehingga, jika pencairan ke-2 Dana tersebut belum cair, berarti ada masalah yang patut dipertanyakan,” kata Hadi saat dihubungi Jabar Ekspres, kemarin (31/10).
Dia menilai seharusnya Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat merealisasikan pencairan BPMU segera. Sebab, jika tidak maka akan berdampak pada penyerapan anggaran. Bahkan, seharusnya pencairan tersebut tidak boleh terlambat.
Meski demikian pihaknya akan menanyakan langsung ke Disdik mengenai tidak cairnya dana BPMU tahap II itu. Sebab, sejauh ini belum ada laporan ke dewan mengenai terlambatnya atau pembatalan BPMU untuk sekola SMA swasta.
”Kendati begitu, jika pencairan mengalami keterlambatan, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Seperti adanya kesalahan teknis pada input data atau terjadi eror sistem. Terlebih, untuk program BPMU ini ada sekitar 800 sekolah yang harus diberikan bantuan dengan pencairan dana melalu bank bjb,” jelasnya.
Hadi menambahkan, pihaknya akan mendesak agar jajaran Disdik menyelesaikan masalah ini. Sehingga, BPMU dapat digunakan untuk operasional sekolah di seluruh Jawa barat.
”Jadi ini baru kemungkinan saja, untuk lebih jelasnya nanti dewan akan mengundang Disdik Jabar dalam waktu dekat ini,” kata Hadi yang berasal dari fraksi PKS ini. (yan/ign)