BANDUNG – Deklarasi #2019GantiPresiden kembali mendapat adangan dari berbagai elemen masyarakat. Penggagas deklarasi Neno Warisman mendapatkan persekusi saat aspirasinya disuarakan dalam aksi deklarasi #2019GantiPresiden. Terakhir dia diadang di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Sabtu (25/8) lalu.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya mampu memberikan ruang-ruang aspirasi kepada masyarakat. Karena hal tersebut merupakan bagian dari partisipasi politik.
”Dalam negara demokrasi. Semua kelompok, baik kelompok yang #2019GantiPresiden atau pun kelompok #2019tetepJokowi harus diberi ruang dalam menyampaikan aspirasinya,” kata Ujang, kemarin (27/8).
Dia menyebutkan jika gerakan yang dilakukan Neno tersebut merupakan gerakan konstitusional. ”Justru gerakan #2019GantiPresiden yang disosilisasikan oleh Neno Warisaman merupakan gerakan konstitusional yang harus dilindungi. Yang terpenting acaranya berjalan dengan aman, damai dan tidak anarkis,” tambahnya.
Apabila terjadi kerusuhan antar dua kelompok pergerakan politik hari ini. Maka kata Ujang, Polri haruslah menjadi penjaga stabilitas keamanan masyarakat. ”Tugas polisi lah menjaga keamanan agar tidak terjadi perpecahan apalagi korban nyawa,” jelasnya.
Sehingga kata dia, jangan sampai aspirasi-aspirasi masyarakat hari ini malah menimbulkan konflik sosial, karena pemerintah yang tidak bisa menjaga demokrasi yang berlangsung pada saat ini.
”Jangan biarkan mayarakat diadu domba antara kelompok yang ingin ganti presiden dengan kelompok yang ingin Jokowi dua periode,” pungkasnya.
Hal berbeda justru dikatakan, Bupati Tasikmalaya sekaligus Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih, Uu Ruzhanul Ulum dirinya menyatakan menolak gerakan atau deklarasi #2019GantiPresiden.
Dia menilai gerakan #2019GantiPresiden sudah berbau diskriminatif terhadap Presiden Republik Indonesia yang sekarang, Ir. H. Joko Widodo.
”Saya pun merasakan misalkan 2019 ganti Uu. Pak Jokowi punya pendukung. Makanya menang. Yang ganti presiden juga punya pendukung. Makanya ada gerakan. Supaya tidak bentrok maka sebagai kepala daerah saya menolak itu,” ujarnya kemarin (27/8).
Meski menolak, kata Uu, bukan berarti dia mengkebiri demokrasi. Hanya saja Uu ingin agar gerakan itu tidak diskriminatif. Pasalnya saat ini Jokowi adalah presiden yang sah.
”Bukan berarti kami pendukung Pak Jokowi bersikap seperti itu, bukan. Karena kami adalah peminpin daerah dan pembina politik yang harus menjaga kondusifitas daerah,” kata Uu.
