BANDUNG – Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan, ingatkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait program awalnya untuk Indonesia.
Terutama mengenai nawacita akan mewujudkan kemandirian ekonomi dan mewujudkan kedaulatan pangan serta menyejahterakan petani.
”Sebagai mitra kritis dari pemerintah, Partai Gerindra ingin mengingatkan kembali program Jokowi-Jusuf Kalla,” ujar Heri Gunawan, kemarin (24/8).
Karena itu, dirinya meminta pemerintah melunasi janji tersebut. Termasuk menghentikan berbagai import agar terlaksananya cita-cita kedaulatan pangan. ”Janji adalah utang yang harus dipenuhi,” ucapnya.
Menurutnya, impor pangan merupakan masalah hidup dan mati suatu bangsa. Dia menanyakan kepantasan suatu bangsa bergantung pada negara lain.
”Pantaskah kita menggantungkan nasib bangsa ini kepada bangsa lain? Pantaskah kita terus berteriak swasembada pangan namun pada pelaksanaannya? import selalu menjadi jalan keluar dari pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito menegaskan, berkait perizinan impor beras 1 juta ton pada 2018 sudah tidak perlu di persoalkan lagi. Pernyataan tersebut diutarakan, menyusul adanya rencana panggilan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Enggar menjelaskan, izin rekomendasi impor beras tersebut sudah lama dikeluarkan pada saat rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menko Perekonomian, (Darmin Nasution), dihadiri Mentan (Amran Sulaiman), Dirut Bulog, dan juga Kementerian BUMN.
”Beras itu, sudah empat bulan yang lalu jadi impor beras itu 500, 500, 1 juta. Jadi itu sudah 4 bulan yang lalu dan itu sudah keputusan rakor jadi sudah tidak ada soal,” kata Enggar di kantor Menko Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin (24/8). (yud/DS/FIN/ign)
