BANDUNG – Untuk mencegah praktek penyalahgunaan jabatan di lingkungan pemprov Jawa Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa memiliki tiga jurus jitu untuk mengantisipasinya.
Menenurutnya, ada tiga langkah strategis Pemprov Jabar untuk mencegah praktik haram tersebut. pertama yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan. Mulai dari perbaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perbaikan sistem manejemen, sistem akuntasi keuangan daerah dan tata pengelolaan aset daerah.
’’ Jadi Indikator keberhasilan dari cara tersebut adalah ketika pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bahkan menjadi kebanggaan Pemprov Jabar telah meraih sebanyak tujuh kali opini WTP secara berturut-turut,”jelas Iwa etika ditemui belum lama ini.
Selain itu, langkah kedua, lanjut Iwa, menjalankan program dan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, pembangunan akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan penyerapan anggaranpun akan maksimal. Hal ini akan memberikan dapat dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Apabila semua program mengacu pada RPJMD, nantinya akan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujar Iwa.
Kemudian terkahir, kata Iwa, adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Sebab, dalam pelaksanaannya anggaran yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya. Hal ini, berhubungan erat dengan pembangunan infrastruktur di daerah yang memerlukan pendanaan besar.
Sementara APBD yang dimiliki Pemprov Jabar terbatas sehingga perlu didukung dengan adanya investasi. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, cara membangun kepercayaan di kalangan investor, maka tata kelola pelayanan publik harus diperbaiki, terutama dalam hal perizinan investasi.
“Infrastruktur terjadi karena kapitalisasi ekonomi. APBN dan APBD kami terbatas jadi pendekatan kami bisnis. Kuncinya adalah trust (percaya),” tutur dia. (yan)
