BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, M Iriawan meminta rencana deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Bandung ditunda atau ditiadakan. Alasannya kata Iriawan karena Jabar dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Asian Games yang menjadi momentum penting untuk mempromosikan khususnya Jabar dan Indonesia.
”Deklarasi tagar ganti presiden di Bandung atau di beberapa wilayah di Jabar ini kan akan berbarengan dengan perhelatan Asian Games, lebih baik kita fokuskan pada suksesnya perhelatan ini. Karena ini sangat penting bagi nama baik Jabar dan Indonesia,” tutur M Iriawan di Bandung, kemarin (8/8).
Karena itu dirinya sangat berharap terhadap kelompok-kelompok yang berencana akan melakukan gerakan deklarasi #2019GantiPresiden tidak melakukannya terutama disaat Jawa Barat akan menyelenggaran Asian Games yang diharapkan kondisi aman, nyaman untuk bertanding dan khususnya akan berpengaruh positif terhadap masyarakat Jabar.
”Jadi, sekarang kan ada Asian Games, lebih baik dukung saja Asian Games bukan deklarasi tagar 2019 ganti presiden,” ujarnya.
Sebab, perhelatan ini sangat penting bagi Jabar dan Indonesia. Apabila perhelatan ini sukses maka tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan olimpiade akan dilaksanakan di Indonesia. Dan hal itu akan menguntungkan Indonesia, dan nama baik Indonesia sebagai penyelenggara.
”Kita itu sudah 62 tahun menunggu Asian Games bisa dilaksanakan di Indonesia. Jadi jangan disia-siakan dengan hal-hal yang dapat menganggu perhelatan Asian Games ini,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Haris Yuliana mengungkapkan secara pribadi dirinya setuju terhadap rencana gerakan deklarasi #2019GantiPresiden ini. Namun, selama deklarasi yang akan dilakukan mengikuti aturan yang ada sehingga tidak ada alasan untuk melarang gerakan deklarasi #2019GantiPresiden ini.
”Saya sebenarnya tidak ikut-ikutan dalam aksi ini. Tetapi, secara pribadi saya akan dukung gerakan deklarasi #2019GantiPresiden ini,” katanya.
Meski demikain, apabila dalam posisi sebagai anggota DPRD Jawa Barat tentu antara setuju dan tidak setuju. Sebab, setuju karena deklarasi #2019GantiPresiden dinilai tidak menyalahi aturan dan sesuai konstitusional yaitu, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya.
”Sehingga, penilaian terhadap gerakan deklarasi ini yang akan menimbulkan konflik horijontal di tengah-tengah masyarakat itu bukan alasan untuk melarangnya,” katanya.
