NGAMPRAH– Rencana pembangunan plasa atau ruang publik di area Komplek Perkantoran Bandung Barat membutuhkan anggaran hingga Rp 30 miliar. Sementara, saat ini ketersedian anggaran baru Rp 5 miliar di tahun 2018. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Tata Bangunan, Penataan Pemukiman dan Jasa Kontruksi pada Dinas PUPR KBB, Yoga Rukmana Gandara di Ngamprah, kemarin.
Yoga memastikan, saat ini proyek untuk pembangunan plasa tersebut sedang memasuki tahap lelang. Pengerjaan proyek nantinya tergantung dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. “Konsep ruang publik ini memang akan jadi pusat berkumpulnya masyarakat sehingga kami mulai kerjakan di tahun ini dengan anggaran yang tersedia walaupun anggaran secara keseluruhan masih kurang,” katanya.
Yoga menambahkan, selain pembangunan plasa, pihaknya pun akan fokus pada pengerjaan sejumlah paket proyek lelang yang sudah masuk di bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bandung Barat. Dia menyebutkan, sedikitnya 4 proyek seperti plasa, masjid, kantor Kecamatan Saguling dan pagar untuk keperluan gedung DPRD yang baru akan menjadi prioritas di 2018 ini. “Semua rencana pembangunan tersebut menjadi fokus pengerjaan kita saat ini. Alhamdulillah untuk masjid itu sudah selesai dilelangkan. Sehingga sekarang kita tinggal menunggu sisanya saja yang belum dilelangkan,” ujarnya.
Lebih jauh Yoga mengungkapkan, dari proyek yang masuk prioritas, bahwa anggaran untuk pembelian pagar DPRD baru merupakan juga cukup besar dan saat ini sudah dianggarkan Rp 5 miliar. “Sementara yang tak terlalu besar anggaran untuk aula kecamatan sedikitnya itu dibutukan Rp 700 juta,” katanya.
Secara kesuruhan, kata dia, pihaknya mengajukan paket lelang proyek sebanyak 40 paket. Adapun saat ini yang baru selesai dilelangkan hanya 20 paket proyek. “Kita targetkan, Agustus ini semua selesai dilelangkan. Sehingga pelaksanaan proyek yang memakan waktu sekitar 4 bulan hingga akhir tahun nanti itu bisa selasai dilaksanakan,” katanya.
Seperti diketahui, proses lelang proyek di Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bandung Barat terbilang masih rendah hingga akhir Juli 2018. Dari total 2.402 paket di tahun ini, tercatat baru 805 paket yang sudah kontrak dengan pihak ketiga. Sementara, sisanya masih dalam proses lelang. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat Lucky Jamaludin.
