BANDUNG – Angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Barat masih tinggi. Karena itu DPRD Jabar meminta ke pemerintah untuk dapat menekannya.
”Hari Anak Nasional 2018, sebagai momentum mengingatkan kembali ke Pemerintah Provinsi Jabar. Apabila masih banyak hak-hak anak yang masih belum terpenuhi, masih banyak korban kekerasan terhadap anak yang harus dicegah dan dikurangi,” tutur Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari pada Jabar Ekspres saat dihubungi di DPRD Jabar, kemarin (23/7).
Ineu mengatakan, mengingat masih banyaknya kasus kekerasan baik fisik, psikis sampai penelantaran anak akibat persoalan ekonomi dan lain-lain. DPRD Jabar mendesak ke organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparat penegak hukum untuk bisa mengupayakan mengurangi angka kasus tersebut, terutama aparat penegak hukum dengan cara diberlakukannya hukum seberat-beratnya bagi pelaku sehingga jera.
”Dan bagi Pemprov Jabar melalui OPD-OPD nya agar apa yang menjadi kebijakannya lebih pro terhadap anak. Dan kami dari DPRD Jabar tentu akan mendorong hal tersebut,” katannya.
Alasannya terang dia, apabila permasalahan seperti pemenuhan hak-hak anak sampai kekerasan terhadap anak dianggap bukan masalah yang serius. Maka tak ayal apabila kasus ini tidak akan pernah berkurang karena tidak ada keseriusan dalam menangani.
”Padahal penting, anak itu harus terjamin tumbuh dan berkembangnya. Maka dari itu, dukungan dan perlindungan bukan saja tanggung jawab dari keluarga tetapi dari pemerintah atau negara,” terang dia.
Untuk itu, pihaknya mengimbau terutama pada Pemprov Jabar agar program-program yang sudah dicanangkan salah satunya ketahanan keluarga, sosialisasi terhadap pemenuhan hak-hak anak harus terus dimasifkan kembali.
”Jangan sampai program-program tersebut hanya menjadi program saja tetapi harus menjadi solusi atas permasalahan yang ada ditengah dihadapi anak,” ujarnya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanegara. ”Kita minta ke OPD-OPD atau instansi-instasi terkait agar lebih bisa mengupayakan (serius) dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak ini. Dengan hukuman yang berat bagi pelaku sampai kebijakan yang dikeluarkan harus pro terhadap anak,” tuturnya.
Karena sebut dia, sudah menjadi kewajiban negara untuk bisa menjamin hak-hak anak terpenuhi. Karena penting bagi jaminan tumbuh kembang anak ke depannya. Hari Anak Nasional, sebagai momentum untuk mengingat kembali atas solusi terhadap permasalahan anak yang harus segera diatasi.
