CIMAHI – Sering terjadinya kemacetan di jalan jalan di depan Gerbang Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdik Armed) Kota Cimahi membuat Dinas Perhubungan (Dishub) merasa memohon kepada Pusdik Armed untuk menghibahkan tanahnya.
Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, untuk meminta lahan tersebut harus melalui beberapa tahap yang diatur oleh TNI. Bahkan, pemkot sudah melakukan pengajuan surat permohonan hibah sejak 7 bulan lalu. Namun, saat ini baru bisa direalisasikan setelah ada persetujuan dari Kodiklat TNI AD dan Kodam III Siliwangi.
’’ Semuanya sudah ditempuh. Akhirnya, sekarang terealisasi, semua turun ke lapangan langsung melakukan pengukuran dan pemasangan patok pelebaran jalan,” ujarnya.
Ngatiyana mengatakan, hibah lahan tersebut memerlukan timbal balik dengan memberikan berupa kompensasi berupa pembuatan museum militer di beberapa titik.
“Di lokasi 3 unit rumah dinas Pusdik Armed, bakal dibuat menjadi museum militer. Termasuk alutsista yang bisa dipamerkan seperti meriam bakal dipasang juga,” katanya.
Ngatiyana menjelaskan, Pemkot Cimahi mendapat banyak hal positif, bukan hanya soal pelebaran jalan tapi juga penataan kawasan. Sekaligus, Cimahi bakal punya ikon militer yang masuk dalam konsep wisata heritage Kota Cimahi.
“Untuk kepastian rencana itu, bakal dibahas dalam rapat koordinasi minggu depan,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR, Wilman Sugiansyah mengatakan, berdasarkan perhitungan dan kajian, tanah milik Pusdik Armed akan digunakan untuk pelebaran jalan mencapai 4 meter, dengan panjang mencapai 103 meter.
“Hasil pengukuran existing lahan Pusdik Armed itu sekitar 4 meter yang akan dipakai. Saat ini, ruas Jalan Baros yang akan dilebarkan hanya berukuran 4,6 meter, setelah dilebarkan, maka luas jalan nantinya jadi 8,6 meter,” ujar Wilman.
Untuk melakukan proyek pelebaran jalan tersebut, kata Wilman, pihaknya menyiapkan anggaran hingga Rp 200 juta. Meliputi pembongkaran pagar Pusdik Armed, pembongkaran trotoar, pengerasan, hotmix, dan untuk membuat penunjang jalan lainnya.
Untuk pengerasan dan hotmix jalan, pihaknya berharap Provinsi Jawa Barat mau turut ambil bagian, lantaran jalan tersebut berstatus jalan milik provinsi.
“Semuanya sudah termasuk dalam anggaran Rp 200 juta itu, tapi mudah-mudahan provinsi mau membantu kita,” katanya.
