BANDUNG – Nasib atlet Paralympic, jauh berbeda dengan Lalu Muhammad Zohri yang banjir hadiah dan bonus. Diduga terjadi pada mereka, justru dipotongnya bonus oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar dan National Paralympic Commitee of Indonesia (NPCI) Jabar. Atas kasus pemotongan itu mereka mengadukan nasibnya ke Kejati Jabar, kemarin (19/7).
Juru bicara para atlet, Andri P Kantaprawira menyatakan, pihak Kejati sudah merespon laporan dan pihaknya tinggal melengkapi bukti-bukti. Laporan pemotongan bonus para atlet dilakukan lantaran bonus yang mereka terima tidak sesuai.
Menurut Andri, setelah Peparnas XV Jabar 2016 selesai digelar dan atlet meraih medali, saat itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjanjikan memberikan bonus Rp 275 juta per orang untuk peraih medali emas.
”Namun yang diterima hanya Rp 217 juta setelah dipotong pajak. Kita minta kejelasan, tapi tidak ada. Padahal ada atlet ini yang meraih hingga tiga medali emas saat event Peparnas,” ujar Andri kepada wartawan usai melapor.
Menurutnya, para atlet ini bukanlah atlet tanpa prestasi. Misalnya Farid Surdin yang erupakan peraih medali emas dan perak lempar cakram di Peparnas. Bahkan dia memecahkan rekor di Asia.
Begitu juga Ganjar Djatnika, dia meraih tiga medali emas di sprint. Namun mereka kelasnya tidak ada di Pelatnas.
Setelah melapor ke Kejati Jabar, para atlet kemudian menggelar aksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Saat berada di PN itu pada wartawan mereka berharap penderitaan yang dialami itu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para atlet sejauh ini sudah berusaha memperjuangkan nasibnya dengan melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka menggugat Ketua/Sekjen NPCI Pusat, Ketua/Sekjen NPCI Jabar dan Pemprov Jabar. Namun hingga memasuki sidang mediasi ke-5, para tergugat tak pernah menghadirinya.
”Sekarang ini sudah sidang mediasi yang kelima kalinya. Yang menjadi problem adalah ketidakhadiran para pihak tergugat. Mereka sepertinya tidak memiliki itikad baik untuk hadir,” sambungnya.
Mereka pun menyesalkan sikap Pj Gubernur Jabar, Mohamad Iriawan yang hingga kini belum menunjuk kuasa hukum untuk Pemprov Jabar. Dia menilai hal itu sangat memalukan. Padahal para atlet awalnya sangat berharap agar Iriawan bisa menjembatani masalah tersebut agar sampai ke telinga Presiden Jokowi.
