Oleh sebab itu, Partai Golkar menegaskan tidak akan menuruti keinginan tiga partai itu untuk menggulirkan hak angket kepada Presiden Jokowi. Baginya, masih banyak tugas-tugas kedewanan yang dinilai lebih penting ketimbang menggulirkan angket. ”Golkar tidak akan ikut menggulirkan hak angket itu. Bahkan tidak perlu sampai ada hak angket,” pungkasnya.
Tak hanya di Senayan, pelantikan Komjen M. Iriawan juga memantik kegaduhan politisi di tatar Sunda. Pro dan kontra bermunculan. Kubu PDI Perjuangan (PDIP) yang mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Hasanah (Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan) menyambut baik penunjukan Iriawan. Sebaliknya, kubu Partai Gerindra menolak dengan keras.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Wasisto yang sekaligus anggota tim pemenangan Hasanah menyatakan, sosok Iriawan sangat tepat ditunjuk presiden. Sebab, netralitas dan integritasnya sudah teruji.
”Jabar memiliki peran besar di tingkat nasional. Sebagai putra daerah Jabar, Iriawan tentu sudah paham karakteristik tanah Pasundan.
Pengalaman beliau tiga kali menjabat Kapolda di NTB, Jabar, serta Metropolitan DKI Jakarta menjadi modal dasar kuat,” tuturnya Senin (18/6).
Waras berharap kehadiran Iwan Bule mampu menciptakan kondusivitas Jabar. Terutama menjelang pilgub dan pilbup/pilwali serentak.
Dia yakin Iriawan mampu melanjutkan program pembangunan Gubernur Ahmad Heryawan bekerja sama dengan DPRD Jabar. Waras juga percaya Iriawan akan bertindak netral dalam pilgub. Dia berharap kehadiran Iriawan membuat pelaksanaan pilgub dan pilbup/pilwali serentak berjalan kondusif, aman, nyaman, dan tenteram.
Pernyataan berbeda disampaikan Mulyadi, ketua DPD Partai Gerindra Jabar. Dia mengkritik penunjukan Iriawan. Mulyadi bahkan meminta ketua dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar tidak menghadiri pelantikan Pj gubernur kemarin. ”Dengan segala pertimbangan, atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP bidang hukum, saya meminta seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD provinsi tidak menghadiri acara pelantikan Pj gubernur Jabar,” cetus pria yang juga tim pemenangan paslon nomor 3 Asyik (Sudrajat-Akhmad Syaikhu) itu.
Imam Budi Hartono, ketua tim pemenangan Asyik dari PKS, menilai pelantikan tersebut sebagai upaya pemerintah mencederai demokrasi. ”Lucu, sepertinya Polri diberi tugas di luar tupoksinya. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan negatif ada apa dengan pemerintah pusat,” sindirnya. Dia bahkan menuding pemerintah pusat merendahkan SDM sendiri karena tidak bisa mengurus daerah. ”Atau ada kepentingan politik menjelang pilkada?” kata dia.
