KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang mendapat predikat baik dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017. Untuk daerah yang ada di Jawa Barat, telah dilakukan penyerahan di Batam pada awal tahun ini.
Hasilnya, jumlah Pemda yang memperoleh predikat A, BB, B adalah 21 pada tahun 2017, meningkat drastis dari tahun lalu yang hanya 3 pemda. Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung masih bertahan pada predikat A, sedangkan Kota Sukabumi masih meraih predikat BB di tahun ini. Namun, untuk daerah yang memperoleh B melejit tercatat 19 kabupaten/kota, dimana di tahun 2016 tidak ada yang memperoleh predikat B.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Asman Abnur (podium)saat memberikan sambutan pada penyerahan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017.
Hal ini menunjukkan Pemprov Jawa Barat beserta kabupaten/kota yang ada di bawahnya mempunyai komitmen kuat dalam memaksimalkan penggunaan anggaran dalam rangka percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Asman Abnur mengapresiasi atas capaian Jawa Barat dalam menunjukkan langkah nyata meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, Menteri Asman menekankan kepada para bupati dan wali kota yang belum meraih predikat ”Baik” di tahun ini, mengingat masih ada empat Pemda yang mendapatkan CC dan dua kabupaten yang memperoleh C.
”Saya sarankan segera melakukan studi tiru pemda lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas,” ujarnya.
Dikatakan, Kementerian PANRB terus mendorong penggunaan e-performance based budgeting bagi semua lapisan pemerintahan. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya program atau kegiatan ‘siluman’ serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.
Diakui, sudah banyak pemda yang menerapkan e-budgeting di masing-masing instansinya. Namun, hal itu belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. “Saya berharap e-budgeting yang Bapak/Ibu implementasikan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, menjadi e-performance based budgeting,” tambahnya.
