BANDUNG – Untuk meringankan masyarakat terhadap melonjaknya harga Kebutuhan pokok, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) dibeberapa Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas Indsustri dan Perdagangan Provinsi Jabar, Arifin Suganda mengatakan, alokasi anggaran ini tentunya jauh dari harapan bila melihat dari nilai kebutuhan. Sehingga, alokasi anggaran secara bersama antara Pemprov dan Pemerintah daerah akan mengahsilkan dana yang mencukupi.
’’ Jadi untuk tahun depan Pemerintah Kota Bandung agar mengalokasikan dana APBD untuk OPM,”jelas Arifin ketika ditemui kemarin (5/6)
Arifin menilai, Untuk melakukan penekanan harga pasar sembako dibutuhkan dana tidak sedikit dan harus digelarb operasi pasar secara terus-menerus. Sehingga, dengan dana memadai penambahan paket sembako akan menjadi solusi bagi warga untuk mendapatkan harga murah.
“Tugas pemerintah membantu warganya, apa salahnya kalau tahun depan OPM di alokasikan juga dengan anggaran APBD kota/Kabupaten dan tidak APBD Provinsi saja,” kata dia.
Arifin menuturkan, Kegiatan OPM yang dilakukan Pemprov Jabar rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini, merupakan inisiatif dari Gubernur Jabar untuk meringankan beban masyarakat mengahadapi lebaran Idul Fitri.
“Kita di Jawa barat masih beruntung, tetap konsisten menyediakan sembako murah, untuk membantu mayarakat,” ucapnya.
Dia menambahkan, melalui OPM masyarakat dapat terbantu untuk mendapatkan sembako murah yang telah disubsidi pemerintahan. Agar masyarakat dapat menikmati hari besar keagaannya dengan nyaman dan lancar.
“Kita tidak mau masyarakat kesulitan untuk mendapatkan sembako, karna harganya mahal. Maka dengan itu, melalui OPM yang bekerjasama dengan Bulog, masyarakat dapat menikmati semboko dengan harga setengahnya,” tandas arifin.
Selain itu, untuk teknis pendistribusian pemerintah Kabuten/Kota akan menjadi penanggungjawab kewilayahan dan lebih mengetahui kondisi warganya.
Untuk itu, pelaksanaan OPM ini kedepan harus dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintahan dan Badan Usha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta yang memiliki anggaran Coorperate Sosial Responbility (CSR).
’’ Jadi kalau kenaikan harga ini bisa dipikul secara bersama-sama saya pikir Inflasi dan kejolak kenaikan harga dapat ditekan dan masyarakatpun dapat terbantu,”pungkas Arifin. (mg3/yan).