BANDUNG – Adanya temuan E-KTP dengan pemilik identitas yang misterius menjadi perhatian tersendiri bagi DPD Partai Gerindra Jawa Barat.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan,Pemerintah boleh saja berdalih bahwa setumpuk barang bukti tersebut adalah KTP yang tidak bisa digunakan (rusak). Namun, pihaknya mencurigai, temuan ini berpotensi mencederai proses demokrasi. Terlebih, lokasi penemuannya berada di kawasan Salabenda, Kabupaten Bogor.
“Kita ketahui Jawa Barat saat ini sedang menjalani serangkaian Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur,” jelas Mulyadi ketika di hububgi Jabar Ekspres Senin (28/5)
Dia memaparkan, atas temuan tersebut, pihaknya sangat menyayangkan, sebab disatu sisi masih banyak masyarakat Jabar yang belum meniliki E-KTP. Namun, ribuan KTP tidak jelas justru ditemukan tercecer di jalanan.
Selain itu, temuan ini menjadi pertanyaan semua kalangan. Sebab, E-KTP Sumatera Selatan ternyata dibuat di Bogor.
“‘Jadi kenapa bila setumpuk E-KTP itu invalid tidak langsung dimusnahkan tetapi malah dikumpulkan?,” cetus Mulyadi.
Dia menilai, dalam mengurus KTP saja pemerintah seperti masih amatiran. Bahkan, E-KTP yang menjadi unsur penting terkesan dikelola secara asal-asalan.
Untuk itu, atas masalah ini dia mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait agar mengusut hingga tuntas apa yang sebenarnya terjadi dengan menjelaskan kepada publik siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini.
“Jangan sampai kekhawatiran masyarakat tentang tudingan mafia identitas kependudukan dan upaya menuju kecurangan berujung menjadi kenyataan,”kata dia.
Mulyadi memaparkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Gerindra di tingkat pusat khususnya para anggota DPR RI Fraksi Gerindra, untuk meminta keterangan dari Kemendagri dan instansi terkait untuk menanyakan masalah ini.
selai itu, dia mengaku sudah memerintahkan kepada seluruh pengurus, kader, organisasi sayap dan laskar Partai Gerindra di Jawa Barat agar lebih bersiaga mengantisipasi kecurangan jelang pemilihan kepala daerah, hingga nanti saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jangan sampai ada kecurangan dan penggelembungan suara.
“Kita ingin berkompetisi secara sehat, tidak mencederai demokrasi dan tidak menabrak konstitusi,”pungkas Mulyadi. (yan)