Dia juga menandaskan, bercermin dari kerusuhan debat sebelumnya. KPU Jabar mengimbau kepada seluruh pasangan calon untuk tidak menyampaikan segala sesuatu diluar konteks Debat Pilgub Jabar atau di luar tema yang telah ditentukan. Salah satunya dilarang keras membawa isu-isu mengenai Pemilihan Presiden dan lainnya diluar konteks Pilgub Jabar.
”Sebenarnya larangan itu sudah tertuang pada acara Debat Publik sebelum-sebelumnya. Dan saat ini, kita ingatkan kembali agar tidak terulang lagi kejadian di UI Depok itu. Jadi, nanti akan lebih diperketat lagi karena seperti sebelumnya Debat Publik sifatnya harus edukatif, penyampaian harus dengan baik dan harus sesuai dengan konteks yang telah ditentukan,” tegas Yayat.
Hal ini sebagaimana dalam Pasal 18 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, apabila dalam kegiatan kampanye dalam hal ini kegiatan debat publik dilarang rusuh hingga memprovokasi. Dalam kegiatan debat justru diwajikan untuk menyampaikan visi misi dan debat harus sesuai konteks.
Debat Publik ke-3 ini rencananya akan mengambil tema meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik dan lain sebagainya. “Diluar tema atau konteks itu, maka kami nilai sudah melenceng dan dipastikan akan dikenai sanksi salah satunya administrasi, dan apabila paslon nomor 3 mengulang kesalahannya lagi maka sanksi administrasi akan dikenai kembali,” ujarnya.
Kecuali pelanggaran melakukan provokatif, sebut Yayat, itu masuk pada pelanggaran pidana pemilu dan sudah menjadi kewenangan Gakumdu dan Pengadilan yang akan memproses pelanggaran termasuk sangkaan pasal dan sanksi atau hukumannya.
Ditempat sama Calon Wakil GubernurAnton Charliyan mengatakan, Debat Publik ke-3 sebaiknya tujuannya untuk memperkuat silaturahmi lebih dikedepankan tetapi tidak mengurangi substansi dari memperdalam visi misi masing-masing pasangan calon.
“Selain itu, saya berharap di Debat Publik ke-3 ini tema harus sesuai dengan apa yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Jangan sampai pada Debat Publik ke-2 lalu, tema soal masalah nasionalisme tetapi ternyata masalah ekonomi, masalah teknis yang kecil-kecil ini seharus lebih dipersiapakan oleh KPU Jabar,” kritiknya.
Selain itu, dia menyarankan mekanisme debat sebaiknya diubah bukan saling serang seperti pada debat-debat sebelumnya tetapi lebih memperdalam visi dan misi. Disamping itu, pihaknya pun meminta selain mekasnime debat, aspek infrastruktur seperti AC, kursi, air minum dan lainnya sebagainya sebaiknya diperbaiki. Seperti AC wajib menyala, begitu juga dengan ketersedian AC harus bisa memadai dengan jumlah yang datang. ”Dan masalah penampilan seni sebaiknya waktunya ditambah, agar lebih menghibur dan tidak tegang,” tutupnya.
