NGAMPRAH – Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat kembali menunda penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti beras sejahtera (rastra) di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Hal ini disebabkan belum siapnya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Heri Partomo di Ngamprah, kemarin.
Dia mengungkapkan, penyaluran BPNT sebelumnya direncanakan akan dimulai sejak Februari. Namun, karena berbagai faktor akhirnya diputuskan akan dimulai pada April.
“Sekarang sudah masuk April tapi belum bisa dijalankan programnya. Alasannya, karena KKS belum siap, terpaksa ditunda lagi sampai bulan depan,” ujarnya.
Heri menyebutkan, KKS saat ini baru akan disosialisasikan oleh bank yang bekerja sama dengan pemerintah. KKS tersebut akan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan BPNT senilai Rp 110.000/bulan. Kartu tersebut bisa dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat, seperti beras dan telur. Nantinya, warga tinggal datang ke e-warung yang menyediakan berbagai kebutuhan tersebut.
Meski demikian, lanjut Heri, saat ini pun keberadaan e-warung masih diinventarisasi. Soalnya, jumlah e-warung masih minim lantaran belum semuanya mendapatkan pemasok untuk kebutuhan masyarakat tadi.
“E-warung itu kan hanya pelaksana atau tempat belanja. Sementara barangnya harus diperoleh dari pemasok. Nah, pemasok inilah yang juga masih diinventarisasi,” tuturnya.
Untuk kebutuhan e-warung ini, menurut Heri, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB agar memberdayakan badan usaha milik desa (Bumdes). Bumdes tersebut juga bisa memberdayakan warga sekitar untuk memasok kebutuhan e-warung. Dia menambahkan, sebelum diberlakukannya BPNT, saat ini pihaknya masih mendistribusikan beras sejahtera. “Untuk rastra sejak awal tahun ini digratiskan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang harus ditebus,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Wandiana sebelumnya mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menjalankan program BPNT ini. Menurut dia, program ini bisa menjadi pemicu Bumdes untuk kembali aktif melakukan kegiatan usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat. “Melalui program ini, Bumdes yang sebelumnya tidak aktif kini menjadi aktif kembali. Dengan menjadi penyalur program ini, ada keuntungan yang bisa diputar untuk kegiatan usaha bagi masyarakat desa,” katanya.
