BANDUNG – Analis Politik dan Kebijakan Publik Universitas Ahmad Yani (Unjani), Wawan Gunawan menilai pasangan calon wali kota Bandung Nomor Urut Satu Nurul Q Arifin dan Ruli C Hidayat lebih kritis dalam menyikapi pembangunan di Kota Bandung. Namun, sikap kritis yang diberikan tidak sebanding dengan solusi yang ditawarkan.
Hal tersebut terungkap dalam debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung periode 2018-2023 yang digelar KPU Kota Bandung pada Minggu (25/3) lalu. Pada saat itu, ketiga pasangan saling beradu gagasan serta program yang diklaim mampu menjadikan Kota Bandung lebih baik.
”Dinamika pembangunan di Kota Bandung tidak bisa hanya diselami dari data dan angka, perlu pemahaman yang lebih komprehensif. Sehingga bisa menawarkan solusi yang lebih membumi dan tidak sekedar wacana,” kata Wagoen -sapaan Wawan Gunawan- kepada Jabar Ekspres, kemarin (27/03).
Dikatakan Wagoen, pembangunan di Kota Bandung sampai saat ini memang belum sepenuhnya merata karena belum mampu menjawab persoalan kemiskinan yang masih menjerat sekitar 400 ribu warga Kota Bandung. Sehingga, diperlukan solusi program yang lebih komprehensif dari hulu ke hilir dalam mengatasi persoalan tersebut.
”Visi menjadikan Kota Bandung bertaraf internasional memang bagus, tetapi menjadi boomerang tanpa disertai pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat di mana kesenjangan menjadi krusial,” kata dia.
Wagoen menjelaskan, kesenjangan ekonomi merupakan isu sentral yang harus diperhatikan para pasangan calon selain isu sampah, banjir dan kemacetan. Untuk itu, pembangunan yang kurang merata dan menyentuh masyarakat miskin harus menjadi prioritas pembangunan agar meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung.
Menurutnya, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan pada masyarakat harus dimulai dengan kebijakan politik anggaran. Tentunya, hal tersebut harus benar-benar diterapkan para pasangan calon jika terpilih menjadi pemimpin Kota Bandung mendatang.
”Hasil debat kemarin, hanya paslon nomor dua yang memperlihatkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan anggaran 60 persen dari APBD. Ini tentu lebih realistis dan terukur dibanding solusi yang ditawarkan paslon satu maupun tiga,” sambungnya.
