SOREANG – Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mewujudkan lima prioritas pembangunan secara komprehensif dengan mengesampingkan ego sektoral.
Menurutnya, perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung masih terfokus pada lima prioritas seperti, bagaimana menata Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur diperkuat, daya saing perekonomian lebih ditingkatkan, memperkuat bidang pangan agar tidak ada masyarakat gizi buruk.
’’ Tetapi yang terberat adalah sektor pembangunan lingkungan yang tetap fokus pada Program Citarum Harum dan Bersih Sampah 2020,” jelas Dadang ketika ditemui kemarin (14/3)
Untuk menciptakan pembangunan ini semua peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkoordinasi dengan semua stake holder, komunitas dan masyarakat dalam gerakan Sabilulungan Seribu Kampung.
“ Koordinasikan terus dengan semua stakeholder, komunitas dan masyarakat agar bahu membahu menjaga kampung, supaya kampungnya sejahtera bebas narkoba, bersih sampah, berwawasan lingkungan, tidak ada pangangguran, aman, hijau dan lestari,’’kata dia.
Selain itu, untuk eksisting pembangunan Bandung 1000 Kampung, harus ada intervensi misalkan dalam sanitasi, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijaunya, pembinaan UKM, BUMDes, dan itu semua akan komprehensif bila ditopang oleh berbagai bidang dalam Perangkat Daeraah dan seluruh stake holder yang ada.
Terkait ketahanan pangan, lanjut Dadang, zona hijau dalam tata ruang menurutnya sudah seimbang namun alih fungsi lahan dalam program sejuta rumah tetap harus memperhatikan ruang hijaunya. Sementara untuk zona lainnya telah dievaluasi dan disegmentasi oleh pusat dan provinsi.
“Zona hijau sudah seimbang, harus ada sumur resapan, ada danau yang nanti bisa dimanfaatkan agar pangan di kampung itu kuat,’’cetus dia.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Ernawan Mustika, dalam laporan hasil Musrenbang memaparkan Proyeksi rincian pendapatan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2019.
Dirinya menyebutkan, proyeksi total pendapatan sebesar Rp 3,8 triliun, terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 833,3 miliar, Dana Perimbangan Rp 2,3 triliun, pendapatan lain-lain yang sah Rp. 648,7, belanja Rp. 4,2 triliun, belanja tidak langsung Rp. 2,4 triliun, belanja langsung Rp. 1.7 triliun, defisit Rp. 473 miliar.
’’Untuk defisit ini ditutup melalui pembiayaan sehingga kondisi neraca pada saat ini sudah balance,” tuturnya.
