SOREANG – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bandung, dalam rangka mengevaluasi implementasi Bantuan Gubernur (Bangub).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pembangunan yang dibiayai dari Bangub. Progresnya akan menjaring masukan dari beberapa Perangkat Daerah (PD).
“ Kita akan inventarisir laporan dari Kabupaten Kota secara menyeluruh, yang dibiayai Bangub. Apakah tepat sasaran, cukup koordinasi, penyerapannya seperti apa, dan progresnya bagaimana,’’jelas Ineu kepada wartawan kemarin (14/3)
Dirinya memaparkan, berbagai laporan dan hasil koordinasi nantinya akan bahas dan di evalusi di dewan, kemudia implementasinya akan ditentukan oleh Badan Anggaran (Banggar). Sehingga, pembangunan di Jabar harannya bisa dirasakan masyarakat.
Dirinya menilai, evaluasi tersebut juga akan memastikan bagaimana Kabupaten/ Kota bisa mengimplementasikan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya mengenai manfaat dari Bangub tersebut.
Ineu menyebutkan, sejauh ini Kabuaten Bandung pada 2016 mendapat Bangub sebesar Rp. 181 miliar. Namun, terealisasi 96,96 persen. Kemudian pada 2017 ada penurunan menjadi Rp. 137 miliar. Tetapi, pada APBD perubahan Bangub ditambah menjadi Rp 147 miliar.
’’Dalam hal ini terjadi penurunan Bangub untuk Kabupaten Bandung, artinya sudah ada perkembangan dalam pertumbuhan ekonomi dan bantuan dari APBN,” ujar dia.
Ineu menambahkan, mengenai ketepatan waktu secara perencanaan, untuk program pembangunan yang akan dilakukan Kabupaten/Kota se Jawa Barat harus selaras dengan provinsi. Sebabm meskipun saat ini di tahun politik, pembangunan untuk masyarakat tetap berjalan.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto, berdasarkan diskusi yang disampaikan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bappeda, BKPPD, BPBD, dan Dinas Perkimtan, terangkum masukan dan usulan terkait pembangunan di Kabupaten Bandung.
“Dalam diskusi, ada masukan mengenai beberapa infrastruktur yang menunjang exit tol Soroja untuk aksesibilitas masyarakat, Gedung Diklat, sarana Pos Penyuluh, penyelesaian persoalan Rutilahu di Kabupaten Bandung serta komprehensivitas penanganan banjir, sampah, dan penyelamatan Citarum dengan berbagai wilayah,” paparnya. (yul/yan)