BANDUNG – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan menilai pendidikan struktural dan kultural jadi hal mendasar bagi perempuan agar bisa memberdayakan diri. Sehingga, pada saatnya nanti perempuan bisa menjadi istri yang baik serta ibu yang tangguh bagi anak-anaknya.
Menurutnya, pondasi bangsa Indonesia dibangun dari sebuah institusi kecil bernama keluarga. Jika institusi keluarga bisa berjalan dengan baik, maka hal tersebut mampu mempengaruhi ruang-ruang lainnya, yaitu ruang masyarakat, ruang birokrasi serta ruang Negara secara keseluruhan.
”Oleh karena itulah, pendidikan yang saya maksud adalah bagaimana caranya didekati dengan dua pendekatan yaitu struktural dan kultural,” kata Netty di Bandung. Senin (12/03).
Lebih jauh Netty memaparkan, pendidikan struktural yang dimaksud yakni bagaimana kebijakan pemerintah mampu memperpanjang lama usia pendidikan. Selain itu, pemerintah juga harus mampu membuat semacam metodologi sekolah seni terbuka, sekolah terbuka maupun sekolah jarak jauh yang harus bisa dinikmati perempuan.
Untuk pendidikan kultural tersebut, sambung Netty, bagaimana agar di ruang-ruang masyarakat terdapat kesempatan bagi perempuan untuk memperbaiki peran-perannya sebagai istri dan ibu. Bahkan mampu mendorong para perempuan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik bagi lingkungannya.
”Sebetulnya ini sebuah kegiatan yang tidak perlu membentuk kelompok atau unit baru karena kita punya majelis taklim, punya Posyandu, PAUD dan BKB. Tinggal ditambah dengan substansi atau konten yang dibutuhkan oleh perempuan,” kata dia.
Selain itu, perempuan juga berhak mendapatkan dua akses, yaitu akses untuk maju dalam politik mapun akses dalam memberdayakan diri secara ekonomi. Menurutnya, harus ada pelatihan-pelatihan yang mampu diakses perempuan serta ada ruang-ruang bagi perempuan agar bisa terlibat secara politik.
Netty menilai dua hal tersebut sangat penting bagi kaum perempuan. Sebab, jika perempuan sudah terdidik dan memiliki akses, dirinya memastikan kaum perempuan mampu menerima manfaat dan juga lebih jauh lagi bisa melakukan kontrol terhadap apapun yang dikeluarkan pemerintah.
”Artinya tahapannya begitu, terdidik kemudian mendapatkan akses, bisa berpartisipasi dan akhirnya bisa mendapatkan manfaat serta bisa melakukan kontrol,” kata dia.