Bandung – Pemerintah Provinisi Jawa Barat mulai serius untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya dengan kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Polanya, sampah ke depan akan dikelola menjadi energi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia, terutama di Jawa Barat yang sangat memprihatinkan. Ditambah dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tentang Pengelolaan Sampah yang tidak memperbolehkan sistem open dumping diberlakukan. Padahal rata-rata TPA di Indonesia, terutama Jawa Barat menggunakan sistem pengelolaan sampah tersebut.
”Daya konsumsi semakin tinggi akibatnya produksi sampah semakin banyak. Hal ini diperparah karena sistem open dumping sudah dilarang. Maka, saat ini kita perlu sistem pengelolaan yang sangat tepat,” urai Iwa, kemarin.
Lebih lanjut Iwa menjelaskan, kondisi sangat memprihatinkan tersebut terutama dari aspek operasional hingga pengelolaan sampah padahal volume sampah di Jabar ini cukup tinggi sampai 1.000 ton perhari. Dia juga mengaku, saat ini masih melakukan sistem open dumping. Padahal dalam aturannya sistem tersebut sudah tidak boleh. Maka dari itu, saat ini kami masif untuk mencari teknologi yang cocok untuk mengelola sampah di Jabar.
”Kita bahas dengan Jepang. Sebab, mereka sudah tidak lagi menerapkan sistem open dumping di negaranya. Dan itu akan kita adopsi,” jelasnya.
Selain aspek teknologi, kata dia, pertimbangan sosial dan lingkungan tentu akan dibahas. Poinnya, sharing tersebut memunculkan solusi yang tepat bagi persoalan sampah di Jabar dan Indonesia secara luas.
”Termasuk sampai ke bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar lokasi pengelolaan sampah tersebut sampai akhir dari proses pengelolaan sampah itu sendiri,” terangnya.
Dia memerinci, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan yang menjadi fokus (kementerian) masing-masing pihak. Jangan sampai, teknologi yang digunakan justru akan merusak lingkungan dan ini masih dalam pembahasan.
”Dengan adanya kegiatan ini tentu sangat diharapkan akan ada rekomendasi atau masukan-masukan dan saran-saran yang sangat strategis mengingat kondisi pengelolaan sampah di Jabar sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Mantan Wakil Menteri Lingkungan Hidup urusan Lingkungan Global, Shigemoto Kajihara mengatakan kehadirannya bertujuan untuk membahas kerjasama dan rekomendasi pemerintah Jepang dengan Jabar dalam pengelolaan sampah. Terutamanya TPPAS Legok Nangka.
