Menurut Febri, Kemendagri memiliki peran sentral dalam menyelesaikan masalah pencegahan korupsi kepala daerah. Sebab, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu berposisi sebagai pembina dan juga pengawas atas proses-proses di daerah. ”Dalam konteks itu kami perlu koordinasi lebih lanjut sekaligus diharapkan nanti bisa memperkuat pengawasan internal di daerah,” tuturnya.
Sayangnya, pihak Kemendagri belum memberikan jawaban atas lambatnya pemerintah menindaklanjuti persoalan pencegahan korupsi di daerah itu. Saat dihubungi, Kapuspen Kemendagri Arief M Edie belum mau memberikan respon. (tyo)
