Hasil sementara, kata dia, KPUD Jawa Barat menemukan angka DP4 dari kelompok disabilitas yang menunjukkan pengurangan jika di data sebelumnya (DP4) ada 65.000 kelompok disabilitas ternyata sejauh ini hanya 34.000.
Di sisi lain kata Nina, KPUD Jabar menerima banyak keluhan dari PPDP yang melaksanakan tugas coklit. Sebab, mereka kerap ditolak oleh warga. Umumnya, mereka dilayani di luar pagar oleh pemilik rumah maupun asisten rumah tangga karena ketakutan dirampok.
”Belum lagi yang dikejar-kejar anjing. Padahal kami sudah melengkapi petugas PPDB ini dengan ID, topi, rompi yang menunjukkan bahwa PPDP ini betul-betul dari KPUD Jabar,” keluhnya sambil menambahkan, banyak rumah yang didatangi dalam keadaan kosong karena pemilik rumah bekerja.
Komisioner KPUD Jawa Barat Endun Abdul Haq menambahkan selama proses pelaksanaan coklit memang ditemukan banyak data DP4 yang sudah meninggal. Dan itu otomatis akan dicoret.
”Sedangkan yang pindah akan dicoret juga, dan yang belum terdata akan dicatat dengan formulir model A atau fomulir khusus data-data pemilih per TPS yang masih tercatat tetapi sudah meninggal atau pindah dan yang belum tercatat,” tambahnya.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Wasikin Marjuzi mengatakan, sepanjang sejarah Pemilihan Umum, di Jabar selalu muncul permasalahan klasik yaitu persoalan DPT yang amburadul.
”Selama sepanjang sejarah, belum pernah KPUD Jabar menampilkan DPT yang sempurna atau akurat. Makanya, banyak warga yang mengolok-olok soal DPT ini. Dari warga yang sudah meninggal tapi masih saja muncul menjadi DPT, dan ini terus terjadi,” katanya.
Seperti kejadian Pemilu sebelumnya, di Kabupaten Bandung satu (1) RT tidak ada satupun yang masuk ke DPT padahal, mereka mempunyai hak memilih. Ternyata permasalahannya banyak, dari warganya yang tidak berinisiatif segera untuk melapor jika dirinya tak masuk DPT. Faktor lain seperti banyak petugas PPDP yang tidak melakukan coklit dengan betul.
”Akhirnya kami (Bawaslu Jabar) pernah mengadili PPDP dalam sidang etik akibat melakukan coklit tak benar, dan dirinya menjawab dengan terus terang kenapa melakukan coklit tidak benar. Dari alasan banyak warga yang jarang ada di rumah dari pagi, siang dan sore saat dijumpai oleh PPDP,” terangnya.
