Untuk mekanisme penyaluran TPP ini tambah Ahmad Hadadi, Dinas Pendidikan Jawa Barat mulai 2017 sampai saat ini telah menggunakan mekanisme non tunai (transfer). Alasannya, mekanisme ini dinilai efektif dari praktik rente atau pemotongan oleh para oknum di lingkungan sekolah atau Dinas Pendidikan Jawa Barat.
”Saya pastikan TPP ini akan masuk ke rekening para guru yang akan mendapatkan TPP, dan saya jamin tidak ada lagi pemotongan ilegal oleh para oknum atau praktik sunat TPP seperti sebelumnya. Dan saya berjanji TPP ini akan bebas dari PPH 21,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dodin Rusmin Nuryadin menambahkan, dengan peningkatan kesejahteraan para guru PNS dan non PNS ini diharapkan para guru lebih tenang dan nyaman dalam menjalankan tugas.
”Tolok ukurnya ya, guru harus banyak berada di sekolah minimal 7 jam, dan harus difungsikan untuk seperti persiapan membimbing dan memberikan pembinaan kepada anak didik serta meningkatkan kapasitas dan kualitas guru,” tambahnya.
Selain berdampak terhadap kualitas guru, peningkatan kesejahteraan yang dilakukan ini pun diharapkan akan meningkatkan APK karena akan lebih banyak guru yang akan mengajar baik itu di sekolah induknya atau SMA terbuka sampai ke sekolah jarak jauh.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengakui permasalahan pendidikan gratis bagi jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jawa Barat.
Menurutnya, belum terealisasinya sekolah gratis dikarenakan adanya perubahan dalam alih kelola SMA/SMK di Jawa Barat. Sebelumnya, SMA/SMK yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dialihkan ke provinsi dan hal tersebut dinilai membutuhkan penyesuaian
”Sebagian sudah gratis, di Banjar, Pangandaran, di Bekasi sudah gratis. Ada yang belum seuruhnya gratis dan itu yang kita evaluasi,” kata Deddy kemarin.
Selain permaslahan alih kelola dari kabupaten/kota ke provinsi, lanjut Deddy, kendala lainnya adalah masih adanya beberapa sekolah swasta yang tidak mau menerapkan pendidikan gratis. Sehingga, pendidikan gratis tidak mungkin seratus persen bisa diterapkan di Jawa Barat.
