BANDUNG: Komisioner KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih menegaskan tidak ada perbedaan hak dipilih dan memilih antara penyandang disabilitas dengan nonpenyandang disabilitas. Karena itu para penyandang disabilitas harus menggunakan hak pilih dengan baik, dimulai dengan mempelajari dan mengenali calon gubernur atau calon bupati dan walikota.
Menurutnya, para penyandang disabilitas jangan seperti membeli kucing dalam karung, atau memilih tanpa perhitungan. ”Telaah dulu calon yang akan dipilih,” kata Nina di hadapan peserta sosialisasi Pilgub Jabar untuk keluarga besar HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Jawa Barat (19/1).
Senada diingatkan Komisioner KPU Jabar lainnya, Agus Rustandi. Menurut Agus, para pemilih harus meneliti visi misi, rekam jejak, dan profil calon. “Jadilah pemilih cerdas dan berkualitas agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula,” katanya.
Agus juga menegaskan, kelompok kepentingan seperti HWDI berkontribusi besar terhadap sukses pilgub. “Keberhasilan penyelenggaraan pilgub bukan ditentukan KPU, tetapi dipengaruhi banyak faktor dan salah satunya partisipasi masyarakat,” sebutnya seraya mengingatkan agar keluarga besar HWDI menghindari money politics, karena penerima dan pemberi sama-sama bakal dikenai sanksi kurungan penjara atau denda.
Sementara itu, Komisioner KPUD Kabupaten Garut, Lia Juliasih, yang menjadi narasumber ketiga, mengenalkan profil bapaslon yang tampil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Sebelumnya, Ketua HWDI Jabar, Tini Kustini menyebut kegiatan sosialisasi diharapkan meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan disabilitas perempuan. “Amati semua calon, visi misinya, dan komitmen memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” sebutnya.
Kegiatan sosialisasi dihadiri pengurus DPC HWDI kabupaten/kota se-Jawa Barat dan dihibur tarian tradisional Jaipongan oleh penyandang disabilitas, Indah Nursolihah. (ign)
