Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Barat memprediksi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jabar 2018 akan naik 2 juta jiwa. Namun, angka tersebut belum pasti seiring pelaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serentak data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 nanti.
”DPT sepertinya di angka 34 juta jiwa. Jika sebelumnya 32 maka di 2018 ada kenaikan sekitar 2 juta pemilih,” tutur Komisioner KPU Jawa Barat, Divisi Pemuktahiran Data Pemilih, Ferdiman P Bariguna di KPUD Jabar, Kota Bandung, kemarin (18/1).
Dia mengatakan, proses Coklit serentak akan dilaksanakan mulai hari ini (20/1) hingga 18 Februari 2018. Begitu pun dengan proses perekaman e-KTP yang sedang dikebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ”Kami yakin dari pelaksanaan Coklit serentak ini bisa menjaring 2 juta pemilih,” jelasnya.
Adapun soal permasalahan e-KTP yang sampai saat ini masih belum selesai, pihaknya menegaskan dua syarat agar pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. Antara lain, e-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika tidak memiliki salah satunya maka dipastikan tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya.
”Maka dari itu, segeralah merekam dan mendapatkan e-KTP, atau paling tidak dapat Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bukan dari Kecamatan berdasarkan alamat dalam e-KTP-nya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat Abas Bashari mengatakan, data kependudukan terbaru di 2018 menunjukkan dari total jumlah penduduk Jawa Barat 44.039.313 jiwa penduduk. Yang wajib KTP sebesar 31.780.151 dan yang sudah merekam sudah 31.338189.
”Sedangkan yang sudah memiliki e-KTP baru 29.887.332 jiwa. Artinya masih ada yang belum merekam sebanyak 441.962,” tuturnya.
Kemudian yang siap cetak di angka 1.541.418 juta jiwa dan proses konsolidasi tinggal 657.466 lagi. Artinya, dari data tersebut proses perekaman maupun pencetakkan e-KTP sudah di angka 99 persen.
”Berdasarkan data jumlah rekam persi data pelayanan sudah di atas 99 persen. Artinya masih ada 1 persen yang akan kita kebut,” jelasnya.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dan Pembangunan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Affan Sulaeman menambahkan, e-KTP sebagai salah satu syarat bisa menggunakan hak pilih warga Jabar di Pilkada 2018 masih menyisakan masalah. Sebab, selain masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP, identitas pun rawan dipalsukan.
