Namun berbeda halnya dengan uang murni milik dari si calon yang digunakan untuk operasionalnya. Jika uang tersebut tidak dijadikan imbalan atau mahar untuk partai politik yang mengusungnya, maka hal tersebut tidak melanggar.
Di sisi lain, Bawaslu Jawa Barat pun menyayangkan soal biaya operasional seperti untuk saksi yang dinilai berbiaya besar sampai Rp 60 hingga Rp 100 miliar. Sebab, hal tersebut akan berdampak terhadap biaya operasional.
Di tempat yang berbeda Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat Abdul Haris Bobihue mengatakan, soal mahar yang diminta partai politik kepada calon itu tidak ada. Yang ada ongkos politik yang diminta partai politik kepada calon untuk keperluannya nanti. ”Orang mau maju, tentu ada ongkos politik, dan pasti ada biaya untuk mencalon diri,” tuturnya.
Biaya tersebut jelasnya, salah satunya untuk keperluan saksi di ribuan TPS saat pemungutan suara berlangsung yang diperkirakan akan memakan biaya kurang lebih Rp 60 miliar untuk di Jabar yang wilayahnya sangat luas.
”Coba hitung, saksi itu kan tentu perlu makan dan minum tambah uang transport. Taruh lah Rp 300.000 per saksi dikali ribuan TPS di Jabar. Jadi, kira-kira ya kurang lebih harus menyiapkan Rp 60 miliar,” jelasnya.
Selain itu, biaya untuk melakukan sosialisasi dan menggerakkan mesin partai terutama saat kampanye untuk meningkatkan popularitas dan suara, dan tentu biaya ini tidak sedikit. Jadi, bisa dihitung-hitung secara matematika jika untuk saksi saja harus mengeluarkan uang Rp 60 miliar, tambah biaya sosiliasasi dan menggerakkan mesin partai.
Sementara itu, bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem, PKB, PPP dan Hanura Ridwan Kamil mengklaim dirinya tidak memberikan uang kepada partai politik yang mengusungnya agar bisa melaju di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.
”Di Pilgub Jabar 2018, ataupun Pilwakot sebelumnya saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Saya memang diselamatkan oleh Allah SWT agar semua proses ini sesuai yang diharapkan, dan jika orang tak percaya tapi itulah kebenarannya,” tuturnya kepada Jabar Ekspres.
Adapun soal Partai Hanura dan Gerindra yang diduga meminta mahar kepada calon yang diusungnya, pihaknya mengklaim, hal tersebut tidak benar. Partai Hanura yang ketuai Oesman Sapta Odang (OSO) tidak benar meminta uang atau mahar kepada dirinya. Justru, Oesman Sapta Odang yang berniat akan memberikan bantuan agar dirinya bisa maju.
